Beranda / RAKORNAS APIP 2016

RAKORNAS APIP 2016

Kemendikbud dan BPKP Komit Kawal Anggaran Pendidikan Transfer Daerah

00123

Surakarta (15/12) – Bertempat di Hall Hotel Best Western Premiere Surakarta,  telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (RAKORNAS APIP) bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan  mengambil tema “Peran APIP Dalam Mengawal Anggaran Fungsi Pendidikan  Transfer Daerah”. Rapat Koordinasi Nasional yang dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal ...

Selengkapnya »

Mendikbud Ingin Dana Transfer Pendidikan Dikelola Efektif

8392

SOLO — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kabupaten/kota mengelola lebih efektif dana transfer daerah di bidang pendidikan. Diketahui, anggaran pendidikan tahun ini mencapai 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 421,7 tiliun. Sebagian besar disalurkan melalui anggaran transfer daerah, sebesar 64 persen. Jadi, dari Rp 421 triliun ...

Selengkapnya »

Pengawasan Dana Transfer Pendidikan Perlu Ditingkatkan

3211

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan sejumlah catatan dalam laporan hasil pemetaan atas pengelolaan dana transfer ke daerah bidang pendidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Diketahui anggaran pendidikan tahun ini mencapai 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 421,7 tiliun. Dimana sebagian besar atau 64 persen ...

Selengkapnya »

Irjen : Alokasi Pendidikan Belum Capai 20 Persen di Daerah

0112

Daryanto menyampaikan bahwa Kemendikbud mengeluarkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) untuk mengurangi pelanggaran peraturan alokasi anggaran pendidikan harus 20 persen. Menurutnya, kehadiran NPD sudah cukup dan sangat jelas dan bagian setiap unsur yang memenuhi sudah dijelaskan. “Itu kan ada berapa guru yang sudah disertifikasi, jumlah bangunan sekolah berapa, sekolah yang rusak ...

Selengkapnya »

Dorong Komitmen Pemda Lewat Neraca Pendidikan Daerah

09322

Surakarta, Kemendikbud— Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Daryanto, menekankan perlunya kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) terhadap kondisi pendidikan. Salah satu potret yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi pendidikan setiap wilayah adalah dengan menggunakan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang telah dirilis Kemendikbud. Lewat NPD ini, ...

Selengkapnya »

Perlu Instrumen Tindak Korupsi “Lembut”

8392

(Solo/Itjen Kemendikbud)-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyingkap kegeramannya atas masih adanya tindak kejahatan korupsi, baik dalam bentuk terang-terangan mau pun yang tersembunyi . “Tindakan yang tersembunyi ini seolah lembut dan dibenarkan dalam bentuk kebijakan, tapi tetap saja tidak benar,” tegas Mendikbud ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern ...

Selengkapnya »

Kualitas Pengawasan Kemendikbud dinilai sesuai dengan Instruksi Presiden

908777

(Solo/Itjen Kemendikbud)-Kepala BPKP Ardan Adipradana menyingkap keberhasilan Kemendikbud dalam meningkatkan kualitas SPIP saat ini. Kemendikbud merupakan Kementerian Pertama yang dinilai Maturity SPIPnya dan mendapatkan Skor 2,791. Sedangkan dalam penilaian IACM, Itjen Kemendikbud meraih predikat level-III dengan catatan. Hal ini dinilai baik sesuai dengan instruksi Presiden. Selain itu, kementerian yang dikenal ...

Selengkapnya »

​Mendikbud Dijadwalkan Buka Rakornas APIP

wpid-wp-1481799775659.jpg

(Solo/Itjen Kemendikbud) Anggaran Fungsi Pendidikan pada 2016 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah 20 persen atau mencapai 416,6 triliun. Sebanyak 266,6 triliun diantaranya ditransfer ke daerah. Guna mengawal Anggaran Fungsi Pendidikan tersebut, peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) perlu untuk terus ditingkatkan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan ...

Selengkapnya »