Beranda / Kegiatan Itjen / Perlu Instrumen Tindak Korupsi “Lembut”

Perlu Instrumen Tindak Korupsi “Lembut”

(Solo/Itjen Kemendikbud)-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyingkap kegeramannya atas masih adanya tindak kejahatan korupsi, baik dalam bentuk terang-terangan mau pun yang tersembunyi .

“Tindakan yang tersembunyi ini seolah lembut dan dibenarkan dalam bentuk kebijakan, tapi tetap saja tidak benar,” tegas Mendikbud ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan Itjen Kemendikbud di Solo, Kamis (15/12) malam.

Banyak kasus yang terjadi di depan mata kita, seperti misalnya fasilitas dinas dipergunakan untuk keperluan pribadi atau ada kegiatan yang sengaja ditahan di akhir anggaran kemudian dihabiskan di akhir tahun.

“Mudah mudahan BPKP nanti bisa membuat instrumen untuk dapat mencegah bentuk penghamburan dana yang juga merugikan negara,” kata Mendikbud.

Ia sepakat dan selalu mendukung upaya kejujuran di lingkungan kementerian yang seharusnya menjunjung tinggi nilai tersebut sebagai keteladanan bagi yang lain, apalagi kementerian tersebut memiliki alokasi dana cukup besar untuk dunia pendidikan.

Anggaran fungsi pendidikan tahun 2016 dilaporkan mencapai 416,6 triliun, 266,6 triliun di antaranya ditransfer ke daerah.

Alokasi dana tersebut perlu pengawalan oleh semua pihak khususnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah seluruh Indonesia.

Bentuk pengawalan tersebut oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional APIP mulai hari ini hingga Sabtu di Solo.

Rakornas yang dibuka Mendikbud Muhadjir Effendy itu, diikuti perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat daerah di seluruh Indonesia ini dengan tema “Peran APIP dalam mengawal anggaran fungsi pendidikan transfer daerah.”

Pada malam ini juga diumumkan penyerahan laporan hasil pemetaan anggaran fungsi pendidikan, hasil penilaian Satuan Pengendali Internal Pemerintah (SPIP), dan hasil penilaian Internal Audit Capability Model (IACM).

Sepanjang Rakornas berlangsung, kegiatan ini diisi materi penguatan SPIP dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, kebijakan pengawasan terhadap anggaran transfer daerah, akuntabilitas pengelolaan anggaran, anggaran fungsi pendidikan tahun 2017, dan paparan mengenai pencegahan korupsi terhadap anggaran fungsi pendidikan transfer daerah serta kegiatan rekonsiliasi data dan tindak lanjut pemeriksaan hasil BPKP.

Kontributor: Emte
Editor: Ririn

Baca Juga

wpid-wp-image-965198103jpg.jpg

​Irjen Kukuhkan 34 PNS dan 19 Auditor Pertama

(Jakarta, Itjen Kemendikbud) – Upacara Pengambilan Sumpah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pengukuhan Auditor Pertama ...