Beranda / Kegiatan Itjen / Mendikbud Ingin Dana Transfer Pendidikan Dikelola Efektif

Mendikbud Ingin Dana Transfer Pendidikan Dikelola Efektif

SOLO — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy meminta kabupaten/kota mengelola lebih efektif dana transfer daerah di bidang pendidikan. Diketahui, anggaran pendidikan tahun ini mencapai 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 421,7 tiliun. Sebagian besar disalurkan melalui anggaran transfer daerah, sebesar 64 persen.

Jadi, dari Rp 421 triliun itu, kita hanya kebagian Rp 39 triliun saja, itu pun Rp 9 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar. Jadi, hanya Rp 30 triliun yang dikelola. Itu pun masih Rp 2 triliun untuk tunjangan profesi guru swasta yang masih bergantung pada anggaran pusat, kata Muhadjir dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Solo, Kamis (15/12) malam.

Dia mengatakan, anggaran transfer daerah bidang pendidikan menentukan kinerja pendidikan nasional. Karena itu, kata dia, perlu kecermatan dalam mengawasi dan mengendalikan anggaran tersebut.

Sehingga, bagus tidaknya kinerja pendidikan bergantung dari pemanfaatan anggaran itu, katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan catatan terkait laporan pemetaan dana transfer derah di bidang pendidikan.

BPKP mencatat, dari hasil pemetaan pengelolaan dana transfer bidang pendidikan yang dilaksanakan di 34 provinsi atau 514 kabupaten/kota, dengan sasaran dana alokasi khusus, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan guru, belum seluruh kabupaten/kota menyediakan informasi data terkait realisasi dana transfer ke daerah.

Selain itu, terdapat kabupaten/kota yang mempunyai sisa anggaran lebih besar dibandingkan jumlah fisik sisa dana transfer daerah di rekening koran POD.

BPKP juga mencatatat, adanya perbedaan jumlah sisa anggaran pendidikan menurut BPKAD dengan dinas pendidikan. Terdapat kabupaten/kota yang mengalokasikan dana pendamping DAK pendidikan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam ketetuan. Serta terdapat kabupaten/kota yang tidak menyalurkan dana transfer bidang pendidikan sesuai dengan alokasi yang telah dianggarkan.

Berbicara terpisah di Jakarta, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemdikbud) mengakui, banyak daerah yang belum membelanjakan 20 persen APBD untuk pendidikan.

Irjen Kemdikbud, Daryanto, memaparkan, dua hal yang menyebabkan permasalahan tersebut. Pertama, jumlah pendapatan daerah yang masih kecil. Kedua, belum adanya komitmen untuk memenuhi alokasi 20 persen anggaran pendidikan tersebut.

Dia mengingatkan, amanat alokasi 20 persen anggaran untuk pendidikan, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 49 Ayat 1 mengatur, dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD.

Daerah mana saja yang belum mematuhi aturan 20 persen tersebut, Daryanto tidak merincinya. Ia hanya mengatakan, Pendapatan hasil daerah belum jelas dan menggantungkan pendapatan asli daerah saja itu juga menjadi persoalan.

Irjen Kementerian Dalam Negeri, Sri Wahyuningsih, menjelaskan, sumber pendanaan pendidikan di daerah mencakup hibah, bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, dana insentif daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, serta bantuan atau sumbangan swasta.

Alokasi anggaran itu 20 persen dari APBD dan apabila belum terpenuhi, hibah bansos bisa dikurangi, ujar Sri.    rep: Andrian Saputra, Umi Nur Fadhilah, ed: Stevy Maradona

Sumber : http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/12/17/oibno210-mendikbud-ingin-dana-transfer-pendidikan-dikelola-efektif

Gambar oleh Radio Itjen

Baca Juga

wpid-IMG-20170402-WA0003.jpg

​Sambut UN SMA 2017, Itjen Kemendikbud Siapkan Posko Pengaduan UN

(Jakarta/Itjen kemendikbud) — Ujian Nasional 2017 jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) akan dilaksanakan pada tanggal ...