Beranda / Uncategorized / Bahas Pungli, DPRD Kabupaten Trenggalek Sambangi Itjen Kemendikbud 

Bahas Pungli, DPRD Kabupaten Trenggalek Sambangi Itjen Kemendikbud 

Inspektur Jenderal Daryanto bersama Pimpinan DPRD Trenggalek, Samsul Anam
Inspektur Jenderal Daryanto bersama Pimpinan DPRD Trenggalek, Samsul Anam

(Jakarta/Itjen Kemendikbud)-Rombongan DPRD Kabupaten Trenggalek datangi Itjen Kemendikbud untuk berkonsultasi mengenai pungutan liar di lingkungan pendidikan di daerahnya pada Selasa (27/12). Rombongan DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD Samsul Anam, wakil ketua DPRD Lamuji, Ketua Komisi III DPRD Sukarodin, Wakil ketua Komisi IV Suparmin Sujono, dan beberpa staf yang mendampingi. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Inspektur Jenderal Daryanto, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Thamrin Kasman, Inspektur I Karyaningsih, Inspektur II Maralus Panggabean, Inspektur III Muhaswad Dwiyanto, Inspektur Investigasi Suyadi, serta beberapa pejabat di lingkungan Kemendikbud di ruang sidang 3.2 gedung B Kemendikbud.

Dalam diskusi ini, rombongan DPRD bertanya tentang pungutan, bantuan, dan sumbangan khususnya dalam bidang pendidikan. Irjen Daryanto dengan didampingi oleh Ses Ditjen Dikdasmen Thamrin Kasman menjelaskan perbedaannya. “Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh  pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/wali nya, dengan syarat yang disepakati semua pihak;  Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik atau orangtua/wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan; Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan,” papar Daryanto. Lebih lanjut, Daryanto menerangkan bahwa pungutan boleh dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan harus ada standar biaya yang dibuat untuk pungutan tersebut serta wajib diketahui dan disahkan oleh pejabat/pemerintah di daerah setempat. 

Perlu rembuk dan diskusi bersama antara petugas saber pungli, pengelola pendidikan, dan masyarakat untuk menentukan batasan apa saja yang termasuk dalam jenis pungutan liar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan menghambat kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana dan perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud.

Kontributor: Abun

Editor: Ririn

Baca Juga

wpid-wp-image-145701717jpg.jpg

​Peringati HUT RI Ke-71, Kemendikbud Gelar Jalan dan Sepeda Sehat 

(Jakarta/Itjen Kemendikbud)-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Gerak Jalan dan Sepeda Sehat dalam rangka memeriahkan HUT ...