Beranda / Kegiatan Itjen / Menko Polhukam Apresiasi Kemendikbud Bergerak Cepat Bentuk Unit Saber Pungli

Menko Polhukam Apresiasi Kemendikbud Bergerak Cepat Bentuk Unit Saber Pungli

002

(Jakarta/Itjen Kemendikbud)-Menko Polhukam Wiranto memberikan apreasi kepada  Kemendikbud yang telah mendahului kementerian dan lembaga pemerintah  lainnya membentuk Unit Sapu Bersih  Pungutan Liar. Tindakan  ini merupakan bukti nyata mewujudkan tekad bersama di lingkup pendidikan benar-benar bebas dari pungli.

“Ini pasti akan berdampak besar bagi bangsa ini, tidak hanya dalam perbaikan pelayanan publik tetapi juga mendorong terwujudkan penyempurnaan kualitas pendidikan kita,” kata Menko Polhukam ketika berbicara di hadapan peserta workshop “Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Pungli Pada Pelayanan Publik” yang diselenggarakan Itjen Kemendikbud di Jakarta, Kamis (12/1).

Tindak kejahatan pungli yang sebenarnya sudah ada sejak penjajahan Belanda hingga terus berkembang sampai saat ini, dirasakan sangat mengganggu tata kehidupan masyarakat hingga bermuara kepada rusaknya tata kehidupan bangsa dan negara.

“Ini tidak bisa  kita biarkan dan kini harus kita sapu bersih,” tegasnya dengan menyebut sejak dibentuknya Perpers tentang Satgas Saber Pungli sudah 77 kasus  operasi tangkap tangan berkaitan dengan pungli tersebut.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bergerak cepat menyikapi upaya pemerintah memberantas pungutan liar dengan membentuk sebuah Unit Pemberantasan Pungli yang secara khusus bekerja di lingkungan Kemendikbud bekerja sama dengan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar di bawah koordinasi Menko Polhukam.

Pembentukan Unit Pemberantasan Pungli tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  317/P/2016 Tanggal 27 Desember 2016 yang dipimpin Inspektur Jenderal Kemendikbud selaku ketua unit beserta 19 anggota lainnya yang berasal dari pejabat tinggi di lingkungan kementerian tersebut

Pertimbangan pembentukan unit pemberantasan pungli tersebut antara lain bahwa praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu pemberantasan secara tegas, efektif, efisien,  dan mampu menimbulkan efek jera.

Pembentukan unit pemberantasan pungli dimaksud merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Kontributor: Emte

Editor: Ririn

Baca Juga

wpid-wp-1487627124293.jpg

​Itjen BMKG Studi Banding Kapabilitas APIP di Itjen Kemdikbud

(Jakarta/Itjen Kemdikbud) Inspektur Jenderal Kemendikbud kedatangan tamu dari Inspektorat Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) ...