Beranda / Opini Laporan Keuangan & SAKIP

Opini Laporan Keuangan & SAKIP

Perkembangan Opini Laporan Keuangan dan SAKIP

Opini Laporan Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Jenis-Jenis Opini Laporan Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Opini Wajar Dengan Pengecualian

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini Tidak Wajar

Opini Tidak Wajar

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Tidak Menyatakan Pendapat / disclaimer

Tidak Menyatakan Pendapat / disclaimer

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

 

SAKIP  (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Penilaian :

Kategori Nilai
AA >90-100
A >80-90
BB >70-80
B >60-70
CC >50-60
C >30-50
D >0-30

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah untuk:

  1. Mengidentifikasikan kinerja yang harus dicapai sesuai dengan peran dan fungsi atau alasan keberadaan instansi pemerintah;
  2. Menetapkan indikator keberhasilan kinerja yang dapat diukur dan relevan dengan kinerja yang ingin dicapai;
  3. Merencanakan target kinerja;
  4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dengan kinerja yang ingin dicapai;
  5. Menyelaraskan alokasi anggaran dengan progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
  6. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tersedia;
  7. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya.
  8. Melakukan evaluasi untuk memberikan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja.

Pada instansi pemerintah dengan kategori D (sangat kurang), sistem dan tatanan penerapan manajemen kinerja sangat tidak dapat diandalkan, diperlukan banyak perbaikan mendasar, terutama pada aspek kelengkapan pemenuhan dokumen. Pada instansi pemerintah dengan kategori C (kurang), penerapan manajemen kinerja masih belum dapat diandalkan, namun telah terdapat perbaikan minor dan mendasar pada kelengkapan pemenuhan dokumen. Ukuran kinerja yang ditetapkan masih berorientasi kepada kegiatan, belum berupaya menjawab hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Pada kategori CC (cukup), instansi pemerintah telah memenuhi sebagian besar prasyarat pemenuhan dasar, sebagian besar dokumen pelaksanaan manajemen kinerja telah terpenuhi dan evaluasi internal mulai dilaksanakan. Penerapan sistem manajemen kinerja telah dapat menghasilkan informasi kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban. Namun pada kategori ini, ukuran kinerja belum sepenuhnya menggambarkan hasil yang diharapkan oleh masyarakat, sebagian ukuran kinerja masih berupa keluaran kegiatan. Pada beberapa instansi, data capaian kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan karena belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja.

Pada kategori B (baik), instansi pemerintah telah memiliki sistem manajemen kinerja yang dapat diandalkan. Seluruh aspek dokumentatif telah terpenuhi dan kualitas indikator kinerja telah berorientasi pada hasil. Instansi pemerintah telah memiliki keselarasan antara apa yang direncanakan dengan yang dilaksanakan dan dilaporkan. Monitoring pencapaian kinerja mulai memanfaatkan teknologi informasi. Laporan kinerja telah mengungkapkan analisis dan evaluasi kinerja yang lengkap, sehingga dapat digunakan dalam perbaikan perencanaan. Evaluasi internal telah memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan di masa yang akan datang. Selain itu, pimpinan tinggi instansi pemerintah telah mulai menunjukkan keterlibatan langsung dalam proses manajemen kinerja.

Pada kategori BB (sangat baik), pimpinan dan segenap komponen instansi pemerintah telah menunjukkan komitmen yang baik dalam penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Hal ini dapat terlihat dengan dimanfaatkannya ukuran dan target kinerja sebagai penilaian keberhasilan/kegagalan serta pemberian penghargaan/hukuman. Pada tingkat ini, instansi pemerintah mulai fokus pada pencapaian kinerja, sehingga monitoring pencapaian kinerja dilakukan secara berkala dan dimonitor langsung oleh para pimpinan instansi pemerintah.

Pada kategori A (memuaskan) dan AA (sangat memuaskan), instansi pemerintah menunjukkan kinerja yang tinggi, sangat peduli dan bertanggungjawab dalam menjawab ekspektasi stakeholder, inovatif serta selalu terdepan dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

*Klik pada gambar untuk memperbesar

[laman ini diperbarui pada 19 Oktober 2017, 18.29]