Rekomendasi Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018

  280 views

(Depok / Itjen Kemendikbud) – REMBUK  Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018 yang berakhir, Rabu (7/2) menghasilkan sejumlah rekomendasi terkait persoalan guru, pembiayaan, revitalisasi pendidikan vokasi, pengembangan dikbud di kawasan pinggiran dan penguatan pendidikan karakter.

Terkait persoalan guru, menurut rekomendasi yang dikeluarkan RNPK 2018, pemerintah pusat dan daerah perlu mempercepat terbitnya regulasi lebih teknis tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) demi  memenuhi kebutuhan guru melalui pengangkatan baru atau redistribusi guru.

Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi dan melakukan harmonisasi pembuatan regulasi tentang pembagian kewenangan dan pembiayaan guna memacu peningkatan kualitas dan profesionalisme guru berdasarkan pemetaan dan analisis kebutuhan pelatihan guru, baik guru PNS mau pun bukan PNS.

Pemda perlu membuat aturan hukum terkait perlindungan dan penghargaan guru dan perlu penganggaran oleh pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya sehingga dapat mengoptimalkan peran satuan pendidikan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan guru dalam melaksanakan tugas.

Terkait pembiayaan pendidikan dan kebudayaan oleh pemda, direkomendasikan agar kegiatan pengawalan proses perencanaan dan akuntabilitas penyaluran Dana Transfer Daerah a.l. melalui perbaikan kualitas Dapodik oleh satuan pendidikan, pemda  sesuai kewenangannya.

Memperjelas ketentuan tentang bantuan pembiayaan pendidikan dan kebudayaan di luar kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan.

Menyinkronkan kebijakan antara Kemendikbud dan Kemendagri terkait penggunaan anggaran pendidikan di daerah antara menggunakan mekanisme hibah, bansos, dan belanja langsung.

Peningkatan kualitas aparat pemda dalam menyusun perencanaan pendidikan dan kebudayaan dengan transparan dan akuntabel.

Direkomendasikan pula penerbitan permendikbud terkait indikator SPM sebagai turunan PP Nomor 2 tahun 2018 serta permendikbud terkait pembiayaan pendidikan, Permendikbud atau Permendagri terkait penggunaan TPG untuk peningkatan kualitas guru, regulasi terkait bantuan dana pendidikan untuk sekolah swasta, permendagri terkait bantuan keuangan khusus dan permendagri terkait anggaran untuk sektor pendidikan yang dialokasikan melalui SKPD lain serta payung hukum yang memastikan kewajiban APBD mengalokasikan minimal 20 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dialokasikan pada fungsi pendidikan dan regulasi terkait DAK Fisik untuk Kebudayaan.

Kebijakan Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Rembuknas 2018 merekomendasikan usaha untuk mendorong Propinsi melakukan pemetaan kebutuhan DUDI (dunia usaha dan dunia industri), potensi wilayah, analisis kompetensi guru dan kebutuhan guru untuk membuat peta jalan pengembangan pendidikan vokasi.

Mendorong Kemenristekdikti untuk memperluas mandat Politeknik dalam menghasilkan guru SMK melalui kerja sama dengan LPTK dan P4TK dan merekomendasikan pemerintah untuk menyusun regulasi tentang pemanfaatan SES (Senior Expert Service) dan training dari industri/lembaga nasional dan internasional untuk peningkatan kompetensi guru, kebekerjaan lulusan SMK, dan pengoptimalan pendanaan sekolah vokasi melalui pelibatan dan kerjasama dengan Atdikbud, SEAMEO, dan alumni.

Direkomendasikan pula penerbitan regulasi yang  mewajibkan BUMN/BUMD dan mendorong DUDI bekerjasama dengan SMK dengan imbalan tax incentive/ insentif pajak, misalnya magang industri, menyerap dan memasarkan produk TEFA SMK,mengatur revitalisasi SMK, penyediaan lahan, dan mekanisme pendanaan untuk menghindari tumpang tindih anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD serta memperluas praktik-praktik, baik dalam pelaksaan kerja sama antara DUDI dengan SMK, maupun pengembangan kurikulum fleksibel dan pembelajaran vokasi online sehingga dapat memperluas spektrum kejuruan. 

Pembangunan  Dikbud Dari Pinggiran

RNPK 2018 merekomendasikan agar Pemerintah Pusat meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda sehingga daerah dapat memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan yang berkualitas secara mandiri hingga menjangkau daerah pinggiran.

Pemerintah Pusat dan Pemda perlu menjamin kemudahan jangkauan dalam layanan pendidikan dan kebudayaan bagi masyarakat di daerah pinggiran melalui penyediaan jaringan teknologi komunikasi dan transportasi guna memperkuat literasi dasar untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan.

Pemerintah Pusat dan Pemda perlu menjamin penyediaan dan penyebaran sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan yang kompeten di daerah pinggiran sesuai dengan lingkup urusan wajibnya.

Pemerintah Pusat dan Pemda perlu memperhatikan kememadaian dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan di daerah pinggiran guna menjamin mutu pendidikan dan pemajuan kebudayaan.

Penguatan Pendidikan Karakter

RNPK 2018 merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan Pemda mendorong kebijakan sekolah menjadi model lingkungan budaya yang dalam kesehariannya sarat dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka memajukan Kebudayaan.

Membuka seluruh sarana dan prasarana milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat diakses secara luas untuk aktivitas Pendidikan dan Kebudayaan melalui revitalisasi dan pemanfaatan sumber daya Kebudayaan.

Merancang strategi baru pelestarian warisan budaya benda dan tak benda melalui pendataan dan revitalisasi fungsi cagar budaya, museum, taman budaya, rumah budaya, dengan berbagai aktivitasnya sebagai sumber-sumber belajar Penguatan Pendidikan Karakter.

Membangun sinergi Tripusat Pendidikan melalui mekanisme koordinasi dan kolaborasi pelibatan seluruh pemangku kepentingan Kebudayaan.

Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD, atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK) kepada sanggar-sanggar dan komunitas seni budaya.

RNPK 2018 yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo (5/2) dan ditutup oleh Wapres Jusuf Kalla (7/2) diikuti sekitar 1.100 peserta antara lain segenap jajaran eselon I dan II Kemendikbud termasuk atase di luar negeri dan dinas pendidikan dan kebudayaan di daerah, disisi pemaparan oleh sejumlah menteri kabinet, pakar dan tokoh pendidikan (Kemendikbud/NS)

Rekomendasi Hasil Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2018