KEMENDIKBUD GENCARKAN SOSIALISASI ATURAN PBJ TERKINI

  102 views

Jakarta, Itjen Kemendikbud --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, gencarkan sosialisasi dua peraturan pengadaan yang baru saja diundangkan. Kedua peraturan pengadaan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di lingkungan Kemendikbud. Hingga kini, sosialisasi tersebut sudah berjalan 2 gelombang. Sosialiasi ini juga dilakukan dengan media seminar dan konferensi video secara langsung untuk memaksimalkan penyebaran informasi bagi satker Kemendikbud di seluruh Indonesia.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018
Penyusunan Perpres ini bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan APBN/APBD dan dilatarbelakangi oleh urgensi penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa, perlunya mekanisme kontrol yang kuat, serta prinsip pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang sehat melalui keterlibatan berbagai jenis usaha. Sedangkan penyusunan Permendikbud tersebut bertujuan untuk mengatur meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pengadaan langsung yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.

Penyederhanaan peraturan merupakan salah satu tujuan dari pembuatan Perpres ini, terlihat dari jumlah bab dan pasal yang terdapat pada Perpres baru ini. Jika sebelumnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya terdapat 19 bab dan 139 pasal, kini Perpres penggantinya (No 16 tahun 2018) terdapat hanya 15 bab dan 94 pasal, serta tidak terdapat bagian penjelasan.

Selain penyederhanaan aturan, dalam perpres ini juga terdapat hal baru antara lain ruang lingkup, tujuan pengadaan, dan perencanaan pengadaan. Perpres ini menekankan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia melainkan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia. Selain itu, terdapat pengaturan baru lainnya yang mengatur tentang agen pengadaan, konsolidasi pengadaan, layanan penyelesaian sengketa, swakelola tipe baru, dan e-marketplace pemerintah. Diatur pula pada perpres baru ini hal-hal terkait pelaksanaan penelitian, repeat order, e-reverse auction, dan pekerjaan terintegrasi.

Perbedaan lainnya juga terlihat pada perubahan istilah, perubahan definisi, dan perubahan pengaturan. Beberapa perubahan istilah yang ada adalah Unit Layanan Pengadaan berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan Dokumen Pengadaan menjadi dokumen pemilihan.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2018
Berkaitan dengan upaya implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Kemendikbud menerbitkan Permendikbud No. 7 Tahun 2018. Inpres No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa seluruh pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan melalui sistem pengadaan secara elektronik.
Permendikbud ini mengatur penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (SIMPeL), yang merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Keuangan. Penggunaan SIMPeL ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan langsung melalui pelaksanaan proses pengadaan langsung melalui aplikasi dan pengumuman hasil pengadaan langsung, yang sebelumnya belum pernah dilakukan.

Penerapan Perpres dan Permendikbud
Peraturan Presiden ini No 16 Tahun 2018 rencananya akan mulai diterapkan pada pengadaan barang/jasa yang direncanakan mulai 1 Juli 2018. Untuk pengadaan yang direncanakan sebelum 1 Juli 2018, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya masih bisa digunakan. Sedangkan kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.
Sedangkan, implementasi pengadaan langsung secara elektronik sudah dimulai sejak Maret 2018 lalu. Saat ini sudah terdapat lebih dari 350 paket pengadaan langsung yang diproses melalui SIMPeL.
Kemendikbud mengharapkan agar sosialisasi yang telah dan akan dilaksanakan dapat membantu setiap satuan kerja dalam menerapkan perpres dan permendikbud tersebut. (Aem/Rori)

KEMENDIKBUD GENCARKAN SOSIALISASI ATURAN PBJ TERKINI