Pembelajaran Deradikalisasi dari Pakistan

  28 views

GUGURNYA lima anggota satuan elit Densus 88 Polri yang dibantai secara sadis oleh sejumlah pelaku dari seluruhnya 155 tahanan kasus terorisme di rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Selasa lalu (8/5), menyisakan sejumlah  “PR” bagi aparat keamanan untuk menanggulangi aksi-aksi semacam itu.  

Penulis bersama sejumlah wartawan Indonesia lainnya diundang pemerintah Pakistan untuk menyaksikan program deradikalisasi  para  mantan “combatant” Taliban di lembah Swat, Propinsi Punjab, Pakistan, awal Februari 2013.

Mungkin, apa yang dilakukan Pakistan, salah satu negara yang sangat menderita akibat aksi-aksi terorisme terutama oleh kelompok Taliban selama bertahun-tahun bisa dijadikan pembelajaran bagi aparat keamanan dan segenap pemangku kepentingan di Indonesia. 

Wajah Mohammed Natsir (30) tampak semringah usai mengikuti tes kejiwaan yang dilakukan di Pusat Deradikalisasi para mantan kombatan Taliban hari itu.

Jika dinyatakan lulus, berarti ia dapat menghirup udara bebas dan berbaur dengan  masyarakat, bersua, serta berkumpul dengan kaum-kerabatnya untuk mulai merajut kehidupan baru dan juga meniti masa depannya.

Natsir, pemuda di salah satu desa di kawasan wisata Swat, Pakistan semula hanya ikut-ikutan teman sedesanya yang sudah lebih dulu bergabung dengan kelompok ekstrim Taliban.

Lelah dan merasa jenuh bergerilya, melancarkan aksi-aksi teror terhadap warga dan  berpindah-pindah terus guna menghindari kejaran aparat keamanan, begitu ada peluang, Natsir kabur  dan menyerahkan diri,  kemudian ia dibantarkan petugas ke pusat deradikalisasi.

Ironis, Republik Islam Pakistan  yang selama bertahun-tahun menjadi korban aksi terorisme, malah memperoleh stigma buruk akibat gencarnya pemberitaan media Barat terkait berbagai peristiwa kekerasan oleh kelompok teroris yang sering terjadi di negeri itu.

“Tidak ada negeri yang lebih menderita akibat aksi-aksi teroris selain Pakistan, “ kata pejabat Deplu AS, Philip J. Crowley .

Aksi kekerasan dan teror memang tidak lepas dari Pakistan di tengah gunjang-ganjing politik nasional dan konflik berkepanjangan di negara tetangganya, Afganistan.

Pakistan harus menanggung beban untuk menampung aliran pengungsi yang berusaha menghindari ancaman kematian, aksi teror  dan kelaparan melalui jalur-jalur masuk di titik sepanjang 2.650 Km di tapal batas Afganistan.

 

Berbaur dengan pengungsi

Pengungsi berbaur dengan kelompok militan Taliban, melintas dari berbagai jalur di sepanjang wilayah semi otonomi (FATA) di perbatasan. Suku-suku lokal yang mendiami wilayah itu juga tidak lepas dari konflik antarsesama mereka,  dan baru kompak saat menghadapi ancaman dari luar.

Dari wilayah otonomi Khyiber Pakthunkhwa saja, ada 128 jalur masuk (satu  jalur resmi, 16 jalur rutin) bagi pelintas batas termasuk kelompok militan. Sekitar l.300 kendaraan dan 6.800 orang melintas dari jalur-jalur tersebut setiap hari. Di wilayah Baluchistan juga terdapat 234 rute masuk (satu jalur resmi dan 4 jalur rutin) yang dilintasi 12.000 kendaraan dan 32.000 pelintas batas setiap hari.

Kondisi alam berupa pegunungan tandus diselang-selingi jurang, lembah,  ngarai dan sungai, membuat upaya mencegah masuknya pelintas batas bukan hal mudah, dipersulit longgarnya penegakan hukum , termasuk hukum adat (Pakhtunwali) dan saling ketergantungan ekonomi dan kekerabatan antarwarga setempat.

Di wilayah Pakistan, para pengungsi ditampung di kamp-kamp pengungsian, tersebar di sejumlah kawasan perbatasan yang dibangun oleh pemerintah dan organisasi-organisasi internasional.                                                                               Pakistan yang selama bertahun-tahun memerangi terorisme, telah kehilangan nyawa 30.000 anggota militer dan polisi juga nyawa 30.000 warga sipil yang terperangkap   konflik bersenjata.

Perang melawan teroris sangat menguras energi pasukan pemerintah, mengingat para pelaku berbaur di tengah pemukiman suku-suku setempat. Bahkan,sepanjang tahun 2009, rata-rata 10 anggota pasukan Pakistan tewas setiap hari.

Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, baik sipil maupun militer, pemerintah juga harus merogoh kocek lebih dalam untuk menggelar 150.000 anggota pasukan dan untuk merehabilitasi atau membangun prasarana dan sarana yang rusak akibat konflik.

Menteri Luar Negeri (sebelumnya menteri perekonomian) Pakistan saat itu, Hina Rabbani mengungkapkan, negaranya kehilangan 35 milyar dolar AS akibat peperangan dan aksi-aksi teroris.     

Selain menggelar sekitar 1.000 kali operasi, diantaranya 250 kali lebih operasi berskala besar  sejak 2003, militer Pakistan juga membangun 821 pos pengamatan, melakukan patrol, mengenakan jam malam dan memasang sistem pengawasan biometrik untuk mencegah infiltrasi pelintas batas yang sering disusupi Taliban.

Operasi militer dilancarkan secara hati-hati, karena harus bisa diterima dan  mendapat dukungan publik, dilakukan seperlunya sesuai letak geografi, sejarah dan budaya setempat dan mengedepankan upaya untuk membangun kepercayaan rakyat.

Operasi, diawali dengan pembersihan wilayah dari elemen teroris (clear), menjaga  situasi  yang sudah kondusif (hold),  membangun kembali prasarana dan sarana publik yang rusak (build), dan pada fase terakhir, menyerahkan administrasi kepemerintahan pada aparat lokal.

 

Deradikalisasi

Program deradikalisasi dalam upaya mencegah bangkitnya kembali aksi-aksi kelompok miitan dan ekstrim dilakukan di kawasan wisata Swat, Propinsi Punjab yang semula dijadikan basis Taliban untuk melancarkan aksi-aksinya.

Operasi militer digelar untuk membersihkan wilayah lembah itu dari anasir-anasir militan Taliban setelah mereka melakukan kekerasan, pembunuhan dan penyerangan terhadap pos-pos polisi, perusakan bangunan rumah sakit  dan sarana umum lainnya.

Kemudian dalam waktu tiga bulan, wilayah itu dikosongkan dari penduduk yang baru dipulangkan kembali setelah bersih dari anasir Taliban dan pemerintah lokal terbentuk.

Program deradikalisasi bagi para mantan kombatan Taliban ditangani oleh Divisi 19 Angkatan Darat Pakistan dengan menempatkan mereka di pusat deradikalisasi.

Selain mengikuti training seperti memelihara lebah, mengoperasikan komputer, menenun, memperbaiki alat elektronik atau mendirikan bengkel,  para mantan kombatan mendapatkan siraman rohani untuk mengamalkan ajaran Islam secara benar: “haram membunuh orang tidak berdosa atau melakukan bom bunuh diri”

Seusai mengikuti program slama tiga bulan itu, mereka dilepas kembali ke tengah mayarakat, setelah melalui tes kejiwaan. Modal kerja diberikan pada mereka yang ingin membuka usaha, juga kemudahan bagi yang akan melanjutkan pendidikan.

Secara berkala, tentu saja para mantan kombatan yang telah insyaf itu tetap diawasi dan dievaluasi kegiatannya, juga  keberadaannya guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Program deradikalisasi sudah menelorkan ribuan alumni berusia mulai dari remaja sampai di atas 50 tahun. Separuh dari mereka buta aksara atau tidak pernah mengenyam pendidikan.

Panglima Divisi 19 Mayjen Ghulam Qamar yakin, para mantan kombatan tersebut sudah  tobat karena tidak ada lagi ruang gerak untuk mengulangi aksi kejahatan mereka .“Tidak mungkin mereka kembali menjadi teroris karena tidak ada rakyat yang bersedia menerima mereka, “ ujarnya.

Seluruh rakyat, ujarnya,  menentang kehadiran Taliban yang trauma oleh aksi-aksi mereka yang hanya menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan.

Aksi-aksi teroris Indonesia juga sangat mengkhawatirkan dengan tetangkapnya  sejumlah pelaku perencana pemboman di beberapa tempat, dan peristiwa terakhir yang cukup mengusik, tidak saja di tanah air tetapi juga di bagian dunia lainya yakni aksi penyanderaan oleh tahanan kasus terorisme yang merenggut lima nyawa polisi dan satu tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Selasa lalu (8/5). 

Napi atau tahanan kasus terorisme yang ditempatkan di bui bersama sesama rekan mereka atau  pelaku tindak pidana lainnya malah berpotensi memaparkan virus terorisme,  ditambah dengan alasan klasik kondisi tahanan yang "overcrowded" dan tidak layak dengan alasan kurangnya dana.

Pertanyaan lainnya, apakah tahanan atau napi sudah dibekali dengan baik, mulai dari pembinaan mental, cara bermasyarakat, bertoleransi dan menjalankan syariah agama, belum lagi bekal keterampilan, modal usaha atau kesempatan kerja selepas mereka lulus dari program deradikalisasi.

Mungkin Indonesia bisa meniru Pakistan yang menyiapkan segalanya, mulai dari pembinaan sampai persiapan dan fasilitas bagi mantan kombatan untuk memasuki kembali kehidupan normal. 

 

Pembelajaran Deradikalisasi dari Pakistan