Bupati Banyumas : Tidak Ada Lagi Persoalan Zonasi


Depok, Itjen Kemendikbud – Bupati Banyumas Achmad Husein berharap, tidak ada lagi persoalan dalam pemberlakuan zonasi sekolah di wilayahnya. Sebelumnya, pada tahun 2015 pernah terjadi masalah pada program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat gangguan laman yang disebabkan ulah para "hackers" .

Hal itu dikatakan Achmad dalam diskusi kelompok pada Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 bertemakan "Sistem Zonasi Pendidikan" yang digelar di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2). 

Achmad menyampaikan pengalaman Kab. Banyumas terkait pelaksanaan PPDB daring berbasis sistem zonasi berdasarkan nilai hasil ujian yang dinilai cukup berhasil menjadi wilayah yang menerapkan PPDB daring terbanyak di Indonesia.

"Pada tahun 2014 kami bekerja sama dengan Pustekom Kemendikbud terkait PPDB daring berbasis nilai yang bisa dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak ada persoalan, namun pada tahun berikutnya, laman kami sempat dibajak atau dihack oleh hacker sehingga banyak calon siswa tidak bisa mengaplikasinya," jelas Achmad.

Akibat gangguan teknis tersebut, pemerintah daerah Banyumas pada 2016 bekerja sama dengan Telkom untuk menerapkan lagi PPDB daring berbasis nilai dan diubah pada 2017 menjadi berbasis zonasi berdasarkan nilai dan kemudian diubah lagi pada 2018 dengan PPDB daring berbasis zonasi berdasarkan jarak.

"Insyaallah pada 2019 ini kami akan tetap menerapkan lagi 100 persen perintah Mendikbud, apalagi kami sudah memiliki pengalaman dengan melokalisir daerah-daerah bermasalah " ujar Achmad. 

Achmad meyakini bahwa tidak akan ada persoalan pada 2019, karena melalui program PPDB dengan sistem zonasi berdasarkan jarak, anak didik akan memperoleh kepastian tentang sekolah mereka. (IRN/NS/AEM)