Dolar Pulang Kampung, Rupiah Ikut Limbung


PEMERINTAH  bergerak cepat merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS seperti yang dialami pula oleh sejumlah negara emerging market lainnya akibat imbas perang dagang antara AS dan China dan kebijakan moneter  yang diberlakukan negara adi daya itu.

Kebijakan moneter ketat dengan tingkat suku bunga tinggi (5,50 persen) yang diberlakukan The Federal Reserves atau bank sentral AS pada akhir Juli lalu selain bertujuan menekan inflasi juga ikut mendorong pemilik modal di negara itu untuk menarik dolar mereka yang semula diinvestasikan di negara-negara lain.

Walau nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) membaik pada sesi pembukaan transaksi, Kamis (6/9) di level Rp14.891 dibandingkan hari sebelumnya Rp14.927, tren pelemahan rupiah diprediksi bakal  berlanjut.

Langkah yang diambil pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan yang menjadi penyebab utama anjloknya kurs rupiah yakni dengan penggunaan biodiesel (campuran minyak nabati dan kelapa sawit) 20 persen dari substitusi impor (B20), menaikkan Pajak Penghasilan barang konsumsi (Pph 22 impor) untuk 1.417 komoditas hingga empat kali lipat.

Langkah lainnya dengan meningkatkan  penggunaan komponen lokal, kemudahan layanan e–commerce serta asesmen impor barang konsumsi melalui Ditjen Bea Cukai.

Kebijakan menaikkan Pph impor dimaksudkan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan yang pada triwulan I, 2018 mencapai 5,7 milyar dolar AS (2,21 persen dari PDB) dan membengkak lagi menjadi 8,02 milyar dolar AS (3,04 persen) pada triwulan II, 2018 sedangkan perluasan penggunaan biodiesel dari minyak sawit ke pasar China dan B20 di dalam negeri diharapkan terjadi pergeseran permintaan minyak sawit dan produk derivatifnya di pasar dunia.

Menanggapi tren pelemahan rupiah terutama akibat dampak eksternal yakni kebijakan moneter AS dan imbas perang dagang negara itu dengan China, Direktur INDEF, Enny Sri Hartati meminta agar otoritas moneter dan pelaku pasar serta masyarakat tidak panik, karena jika itu terjadi, akan mudah terprovokasi hingga memperburuk situasi.

Saat Indonesia menghadapi krismon pada 1998, menurut dia, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 58 persen, sedangkan saat ini, walau pun nominalnya meningkat, rasio utang hanya  34,3 persen dari PDB.

Namun demikian, Enny juga mengingatkan agar pelemahan nilai tukar rupiah kali ini dijadikan momen untuk menekan ketergantungan pada impor, termasuk produksi pertanian seperti susu dan kedelai yang perlu terus dipacu. Stop atau pengurangan impor terhadap bahan baku industri yang menghasilkan nilai tambah sedikit  juga harus dipertimbangkan.

Menurut catatan, target swasembada kedelai sudah dicanangkan sejak era Orba lalu, tetapi sampai kini belum tercapai karena berbagai kendala seperti melonjaknya konsumsi, ketersediaan lahan dan rendahnya produktivitas tanaman. 

Dikonversikan ke rupiah

Sementara Ekonom INDEF, Bima Adhinegara berpendapat, sebaiknya pemerintah mengupayakan agar devisa hasil ekspor dikonversikan ke rupiah, mengingat devisa dari hasil eskpor sebesar 69,88 milyar dolar AS per Juni 2018 yang ditransfer ke bank-bank domestik 64,74 milyar dolar AS (92,6 persen), yang dikonversikan ke rupiah hanya Rp8,62 milyar (13,3 persen).

“Presiden bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk merevisi UU No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa, memuat kewajiban untuk menahan devisa hasil ekspor di bank-bank domestik selama tiga, enam, sembilan bulan atau setahun.

Sementara Kepala Kebijakan Ekonomi dan Publik UGM Tony Prasetiantono meminta para pelaku usaha nasional tidak panik, karena yang dihadapi RI, berbeda dengan Turki, Argentina atau Venezuela dan juga berbeda dengan krismon 1998.

Alasannya, saat krismon 1998, rupiah terjun bebas dari Rp2.300 per dolar AS (Oktober ’97) ke Rp15.000 (Jan. ’98) bahkan sempat menyentuh Rp16.550, sementara cadangan devisa hanya 23 milyar dolar AS, sedangkan yang kini terjadi, rupiah beranjak dari Rp13.700 (2017) menjadi Rp14.900-an, sedangkan cadangan devisa 118 milyar dolar.

“Ini tugas menteri keuangan untuk menjelaskan pada para pelaku usaha, “ tandasnya.

Dibandingkan dengan mata uang Lira Turki yang sejak awal tahun sampai 31 Agustus terdepresiasi sampai 43, 9 persen, Peso Argentina 51,7 persen, Rubel Rusia 17,6 persen dan negara-negara G-20 rata-rata 16,6 persen, tekanan terhadap rupiah (8,01 persen) masih dianggap aman, apalagi inflasi juga cukup terkendali (2,13 persen pada periode Januari - Agustus 2018 dan pertumbuhan ekonomi juga tidak buruk (5,17 persen pada semester I, 2018).

Tentu saja langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak terpuruk lebih dalam akan diuji lagi karena kebijakan ekonomi yang ditujukan untuk mencapai titik keseimbangan atau ekuilibrium didasarkan atas asumsi-asumsi .

Yang penting, di masa-masa sulit ini pemangku otoritas dan segenap pemangku kepentingan termasuk politisi, hendaknya bahu membahu mencari solusinya, tidak malah mengail di air keruh, mengkapitalisasi persoalan demi mengejar  kekuasaan.  

 

 

 

 

 

Tags

depresiasi rupiah
dampak kebijakan AS