Evaluasi Zona integritas pada Reformasi Birokrasi Internal


Jakarta, (Itjen Kemendikbud) – “Zona integritas adalah miniatur reformasi birokrasi yang memastikan tata kelola berjalan dengan baik dalam rangka memperbaiki tata kelola” , ujar Didid Noordiatmoko selaku Sekretaris Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KEMENPAN PB pada rapat koordinasi evaluasi program reformasi birokrasi Kemendikbud tahun 2018.

Didid menambahkan bahwa pada tahun lalu pelaksanaan zona integritas tampaknya lebih berfokus pada layanan menjadi lebih baik, tapi subtansi dari layanannya tidak diperbaiki, padahal yang dimaksud dengan zona integritas juga ada kesatuan antara niat organisasi, rencana kerja dan hasil kerja organisasi yang harus berkesinambungan satu sama lain.

Dalam pelaksanaan zona integritas, hal yang utama diperlukan adalah niat dari pelaksanaan itu sendiri. Niat sangat diperlukan karena untuk menentukan tujuan atau goal yang selanjutnya baru dapat dilihat apa upaya dan strategi yang dapat dilakukan agar niat tersebut tercapai.

Langkah selanjutnya, untuk mencapai zona integritas yang sangat diperlukan adalah bisnis proses untuk mencapai kinerja yang telah diniatkan di awal, dan sangat diperlukan SDM atau orang yang tepat untuk pelaksanaan zona internet tersebut.

“Kemendikbud tahun lalu dalam me manage SDM saya anggap sudah baik, tetapi yang saya rada kurang adalah hal-hal dalam tehnis di lapangan yang saya rasa sangat membutuhkan keahlian ibu bapak sekalian dan mekanisme seperti apa yang akan dilakukan” tegas Didik kepada para peserta rapat koordinasi.

Dalam mekanisme pengawasannya, pengawasan wajib dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya atau bisa disebut dengan one step down. One step down dilaksanakan dari atasan ke bawahan untuk membicarakan mengenai kinerja kerjanya secara langsung. (ULF)

Tags

Zona Integritas
Reformasi Birokrasi