Ini Dia Hasil Suvei Bantuan Kouta Internet


Kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud dengan memberikan bantuan kuota internet gratis dirasa cukup efektif untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ). Siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tak lagi terkendala masalah kuota internet.

Hanya saja, seperti yang dikutip dari Kompas, ada beberapa kendala yang masih menjadi "PR" pemerintah terkait bantuan tersebut. Dalam masa pandemi Covid-19, semua sektor terdampak. Termasuk sektor pendidikan. Namun, upaya pemberian kuota internet gratis ini adalah solusi terbaik dari situasi terburuk (pandemi Covid-19).

Muncul polemik dengan adanya bantuan kuota internet. Seperti bantuan masih kurang tetap sasaran, banyak warga yang tinggal di pelosok dan tidak ada jaringan internet, atau ada beberapa warga yang tidak butuh bantuan ini.   

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) melakukan survei nasional di 34 provinsi di Indonesia. Survei itu bertema " Bantuan Kuota Internet: Antara Polemik dan Persepsi Publik". Survei yang dilaksanakan pada 7–11 Oktober 2020 oleh Lembaga ASI itu dengan cara telesurvei, yaitu responden diwawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner.

Adapun metode penarikan sampel dengan Multistage Random Sampling. Jumlah responden 1.000 responden dengan margin of error +/- 3.1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut  Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, M.Si survei ini dilakukan karena program bantuan dari pemerintah ini banyak direspon oleh berbagai pihak.

"Sebagai sebuah kebijakan, bantuan ini sempat menuai pro dan kontra," ujar Ali pada webinar Diskusi & Rilis Survei Nasional bertema Bantuan Kouta Internet: antara polemik dan persepsi publik secara virtual, Jumat (16/10/2020).

Dijelaskan Ali, program bantuan kuota internet ini dianggap memenuhi kebutuhan pada penerima bantuan. Karena kuota internet sangat dibutuhkan untuk menunjang PJJ.

"Sedangkan beberapa kendala yang kami temukan dari hasil survei kami ini bisa menjadi masukan ke Pusdatin Kemendikbud, Kemkominfo dan pihak operator seluler," terangnya.

Sementara itu, narasumber webinar  Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Prof. Dr. Moch Bruri Triyono, M.Pd  mengatakan, ada banyak persoalan terkait pembelajaran jarak jauh. "Memang 1 jam pembelajaran daring bagi dosen maupun guru itu sangat melelahkan. Sebab, kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan peserta didik kita," ungkapnya.

Namun secara umum, Prof. Bruri menyatakan, pemberian kuota internet ini sangat bermanfaat untuk aktivitas PJJ. Dia berharap program bantuan ini bisa berlanjut terutama dalam masa pandemi.

Pada webinar itu juga menghadirkan narasumber Achmad Adhitya Ph.D., (Vice Chairman IDST of The Habibi Center), Anggi Afriansyah S.Pd., M.Si., (Peneliti Sosiologi Pendidikan LIPI), dan Budy Sugandi (Peneliti Utama Arus Survei Indonesia).

Kesimpulan hasil survei  dari Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI):

  1. Program Pusdatin Kemendikbud RI terkait bantuan kuota internet gratis mendapat respon positif dari publik. Data survei menunjukkan, sebanyak: 84,7 persen publik menilai bahwa program bantuan internet gratis merupakan langkah tepat dalam menjawab sense of crisis di tengah wabah korona (Covid-19).13,7 pesen tidak 1,6 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab
  1. Sementara itu, sebanyak: 85,6 persen publik menilai bahwa program bantuan internet gratis meringankan beban ekonomi orang tua pelajar/mahasiswa dalam membeli paket internet. 13,6 persen tidak 0,8 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
  2. Ada sebanyak: 63,2 persen publik mengaku puas (sangat puas & cukup puas) dengan kinerja Pusdatin Kemendikbud RI dalam menyalurkan bantuan kuota internet. 32,1 persen mengaku tidak puas (kurang puas & sangat tidak puas). 4,7 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.
  3. Adapun terkait platform belajar yang paling sering digunakan, yakni: Google Clasroom (26,1 persen) Ruangguru (17,1) Rumah Belajar (15,2) Ayobelajar (8,1) Zenius (6,5) Duolingo (3,3) Udemy (3,3) Birru (3,3) Sekolah.Mu (3,2) Eduda System (2,2) Edmodo (2,2) Bahaso (1,2) Aminin (1,2) Lainnya 2,0 persen Sisanya 5,1 persen mengaku tidak tahu/tidak jawab.

Tags

suervei