Ini Poin Utama Implementasikan Zona Integritas


(Jakarta/Itjen Kemdikbud) Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Didit Noordiatmoko menyebutkan poin-poin utama dalam zona integritas pada persiapan evaluasi program reformasi birokrasi yang dilaksanakan Kamis (13/9) malam yang berlangsung di Menara Peninsula Hotel Jakarta.

Didit mengingatkan bahwa zona integritas bukan hanya tentang banyaknya 'banner' yang dipasang mengenai zona integritas, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola sudah baik, bukan hanya layanannya saja.

Untuk memastikan bahwa tata kelola ini sudah baik, terdapat beberapa poin utama yang perlu diperhatikan.

Pertama, adanya niat. Niat ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan yang ada pada masing-masing unit. Dokumen perencanaan ini harus sejalan dengan dokumen anggaran hingga pelaksaannya nanti.

Kendala yang didapati pada tahun lalu adalah tidak sinkronnya antara niat dengan pelaksanaan pada beberapa unit tanpa adanya penjelasan. Selain itu, pada kasus lainnya, terdapat unit yang antara niat dengan pelaksanaannya sudah sinkron, namun ternyata niatnya masih belum sejalan dengan peraturan yang sudah dibuat.

Kedua, strategi yang dilaksanakan untuk melaksanakan niat. Unit-unit harus sudah memastikan strategi apa yang akan digunakan untuk memastikan bahwa niat yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik.

Ketiga, ketepatan sumber daya manusia yang digunakanan. Sumber daya manusia ini juga berkaitan dengan kemampuan (skill) yang dimiliki.

"Kemendikbud secara umum memiliki SDM yang bagus, namun untuk teknis di lapangan, perlu mekanisme perbaikan di masing-masing UPT," ujar Didit.

Kemudian, Didit menekankan perlunya pengawasan. Pengawasan ini diperlukan untuk memastikan baik atau buruknya pengendalian internal setiap unit.

"Zona integritas harus dirasakan oleh customer," kara Didit.

Untuk memastikan bahwa zona integritas ini sudah dapat dirasakan oleh costumer(red:pelanggan), kedepannya akan dilaksanakan survey.

"Survey akan diadakan internal dan eksternal," lanjut Didit.

Sasaran dari survey eksternal ini adalah orang-orang yang pernah bertransaksi dengan masing-masing unit. Survey ini akan menilai dua hal, yakni kualitas layanan dan kualitas integritas. Rencananya, survey ini akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Survey eksternal ini memiliki target 40 orang responden per unit kerja. Untuk itu, Didit mengingatkan masing-masing unit untuk menyiapkan daftar kostumer selama tiga sampai enam bulan terakhir.

Untuk survey internal, responden adalah pegawai dari masing-masing unit dan bersifat optional. Kedua survey ini bersifat opsional.

Kedepannya, pelaksanaan survey ini akan bekerjasama dengan ombudsman dan KPK. (UKI)

Tags

Zona Integritas