Irjen Kemenkeu : Mengapa Dana BOS Perlu Dikawal Bersama


Jakarta, (Itjen Kemendikbud) – Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, memberikan berbagai alasan tentang alasan mengapa penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu diawasi oleh pusat dan daerah, selain dananya sangat besar juga tidak lain adalah sebagai kunci keberhasilan dunia pendidikan dan kemajuan bangsa.

“Dana Rp 54 Triliun lebih untuk kebutuhan BOS sangat besar, jangan sampai tidak sesuai dengan peruntukannya”, kata Sumiyati, melalui webinar yang diselenggaran Itjen Kemendikbud, Kamis.

Selain Kemendagri,  Kemenkeu juga memberi dukungan penuh atas gagasan Itjen Kemendikbud yang membangun bentuk pengawasan berbasis IT terhadap sinergitas pengawasan dana BOS, sekaligus memberikan akses seluas-seluasnya  agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan secepatnya.

“Tentu kita sangat paham betapa rumitnya melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS yang langsung diberikan melalui rekening sekolah, tetapi kita harus fokus agar dana tersebut benar-benar untuk kepentingan pendidikan”, ungkap Sumiyati, seraya menyingkap betapa susahnya mengumpulkan dana sebagaimana amanah Undang-Undang yang mewajibkan 20 persen dari APBN untuk pembiayaan pendidikan.

Pihaknya tetap konsisten untuk mewujudkan amanah Undang-Undang itu, kendati negara dalam penuh kesulitan keuangan saat ini.

Disaat yang sama, Irjen Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak memberikan dukungan serupa disela desakan pengawasan dari berbagai alokasi dana lainnya seperti dana desa dan dana-dana yang berasal dari APBN lainnya.

“Kami mendukung penuh inisiatif dari Irjen Kemendikbud, karena apapun alasannya kita sepakat bahwa alokasi dana pendidikan selain besar juga sangat menjadi penentu kualitas pendidikan kita,” tegas  Tumpak Haposan Simanjuntak.