Kebijakan Ujian Nasional 2019 Menjadi Pembahasan dalam RNPK 2019


Jakarta, (Itjen Kemendikbud) – "Kebijakan ujian nasional pada tahun 2019 adalah pemerintah kembali akan mengadakan ujian nasional pada tahun 2019" ujar Bambang Suryadi selaku Ketua BNSP dalam sidang pleno 1 RNPK 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, pada Senin (11/02/2019).

Bambang menambahkan bahwa penyelenggaraan ujian nasional (UNi ini bukan hanya merupakan tanggung jawab konstitusional melainkan juga menjadi tanggung jawab moral. Karena itulah, menurutnya, melalui ujian ini ingin diwujudkan pelaksanaan UN yang berintegritas karena UN juga merupakan bagian dari proses pendidikan karakter.

Pada jadwal UN dan penguatan peran LPMP dan juga pelaksanaan UN di daerah terdampak gempa Lombok, Sulawesi Tengah, Lampung, dan Banten yang terkena tsunami. Peran LPMP ini sebagai testing center UN di daerah. LPMP bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan UN dk sekolah-sekolah masih melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan komputer. Tidak ada di dinas pendidikan lagi. Mulai dari pemindaian, pemantauan, juga pelaporan hasilnya.

Perbedaan yang mendasar ada pada jadwal UN. Lini masa UN ada pada bulan Maret untuk SMK/MAK mulai minggu ke-4 (25 s.d.28 Maret 2019), SMA/MA 1,2,4, dan 8 April 2019, SMP/MTS 22 s.d. 25 April 2019.

Dengan adanya libur keagamaan di daerah tertentu seperti di NTT, Papua, dan Papua Barat. Pemerintah menyediakan jadwal khusus untuk tiga provinsi ini khususnya untuk SMP pada 23 s.d. 27 April 2019. Untuk paket C dilaksanakan selama 4 hari, tetapi pemerintah memberikan slot selama 5 hari, dari Jumat hingga Selasa tanggal 12 s.d. 16 April 2019 dan paket B pada 10 s.d. 13 Mei 2019.

"Di sini dinas menjadi sangat penting perannya untuk menentukan empat hari dari lima hari yang digunakan ujian dengan mempertimbangkan hari kerja dan hari akhir pekan, terutama untuk mereka yang sedang bekerja," tambahnya

Pengumuman hasil UN, baik formal maupun nonformal dilakukan secara serentak. Untuk SMA tanggal 6 s.d. 9 Mei 2019 berbarengan dengan paket C. SMP dan paket B tanggal 27 s.d. 28 Mei 2019. Pelaksanaan UN bagi peserta didik berkebutuhan khusus tetap dilaksanakan, tetapi tidak wajib dan dengan menggunakan moda pelaksanaan UN dengan menggunakan kertas.

Bagi daerah yang terkena dampak gempa bumi, pelaksanaan UN baik yang menggunakan moda komputer maupun kertas menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur. Diperlukan pendataan jumlah peserta UN serta pendataan sekolah yang akurat.

Bambang juga kembali menambahkan bahwa waktu untuk pelaksanaan UN bagi daerah yang terdampak gempa bumi untuk siswa yang pindah ke tempat lain dan mengikuti proses pembelajaran di sekolah yang tidak terdampak gempa, jadwal UN mengikuti jadwal yang ada di sekolah tersebut.

Untuk jadwal Ujian Nasional pada daerah-daerah ini akan ditetapkan kemudian setelah diadakan pertemuan khusus antara pihak Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Pada Ujian Nasional tahun ini, soal-soal Un akan berorientasi kepada penalaran (HOTS) dan soal akan berbentuk pilihan ganda dan terdapat bentuk soal isian singkat untuk Matematika SMA Sederajat.

Terdapat 3 level dalam soal-soal UN tahun ini. Level 1 (pemahaman) sebanyak 25-30%, level 2 (aplikasi) sebanyak 50-60% dan level 3 (penalaran) atau HOTS sebanyak 10-15%. (ULF/Gts)