Kedepankan Pembinaan dan Pemberdayaan Guru/Dosen, Unsika Gelar Webinar


            Jakarta, (Itjen Kemendikbud) - Indonesia pada tahun 2045 akan membutuhkan banyak sekali Sumber Daya Manusia (SDM) unggul. Salah satu komponen yang penting untuk memajukan SDM adalah pendidikan dengan guru dan dosen sebagai penggeraknya. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Direktur Sumber Daya Direktorat Jendera Pendidikan Tinggi Kemendikbud M. Sofwan Effendi dalam webinar Integrity Talks yang mengusung tema Pembinaan dan Pemberdayaan Guru/Dosen pada Minggu, (11/10/2020).

            Webinar Integrity Talks yang digelar Universitas Singaperbangsa Karawang  (Unsika) bekerjasama dengan Radio Itjen pada kesempatan ini juga menampilkan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Santi Ambarrukmi dan ketua LKBH PGRI Wahyudi, serta dipandu oleh Dosen Unsika sekaligus penggagas webinar Karyaningsih. Jalannya webinar dapat disaksikan di kanal Youtube Radio Itjen.

            Sofwan dalam paparannya menjelaskan program pengembangan Sumber Daya Manusia bagi dosen dari Ditjen Dikti. Program yang ditawarkan yaitu: Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor Sarjana Unggul (PMDSU), Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN), Program Magang Dosen Muda, Program Detasering, Talent Scouting, Post-Doctoral Program, World Class Professor (WCP), Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME), Lesson Study (LS), dan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional Bereputasi (PAIIB).

            Sementara itu Santi mengangkat topik upaya pemerintah memuliakan guru, yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. UU tersebut membahas mengenai guru sebagai profesi, cara menghargai profesi guru, dan cara melindungi serta menyejahterakan profesi guru. “Ada 3 hal yang perlu diperhatikan agar profesi guru baik. Pada pasal 8, pemerintah sudah menyiapkan program kualifikasi akademik untuk kompetensi dan sertifikat akademik melalui sertifikasi guru. Pasal  9, kualifikasi akademik minimal Sarjana atau D4. Pemerintah sedang mencarikan solusi dengan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau). Pasal 10, harus menguasai 4 kompetensi secara utuh, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional,” papar Santi.

Santi menyoroti jaminan mutu guru menjadi pertanyaan besar karena persoalannya guru bukan untuk menjadi profesional, tapi ingin mendapat tunjangan profesi. Terjadi pergeseran nilai dari sertifikasi itu sendiri. “Padahal untuk pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), guru diminta secara meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sepanjang kehidupan kerjanya,” ungkap Santi. Lebih lanjut Santi menjelaskan prioritas saat ini yaitu Guru Belajar dan Guru Penggerak. Guru Belajar dikembangkan karena banyak hal yang mesti diperhatikan oleh guru/tenaga pendidik. Guru Penggerak disiapkan untuk menjadi kepala sekolah.

Wahyudi dalam sesinya mengangkat kode etik guru. Terdapat beberapa kode etik guru, terkait hubungan guru dengan peserta didik, hubungan guru dengan orangtua/wali murid, hubungan guru dengan masyarakat, dan hubungan guru dengan profesi. Wahyudi juga menekankan perlunya memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. “Dalam kesempatan kali ini, semoga lahir pikiran-pikiran bahwa organisasi profesi yang ditentukan oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Undang-Undangnya sudah cukup bagus, sudah mencantumkan, dan mengikat untuk guru dan dosennya,” pungkasnya.