Kemendikbud Gelar Rakor Zonasi Pemerataan Kualitas Pendidikan


(Jakarta/Itjen Kemendikbud)-Dalam rangka melakukan pengembangan zonasi agar terjadi pemerataan dalam kualitas pendidikannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan Zonasi dalam rangka Pemerataan Kualitas Pendidikan Tahun 2018 Regional II selama 3 hari dari tanggal 17 s.d. 19 September, di Golden Boutique, Hotel Angkasa, Jakarta.

Acara dibuka langsung oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada Senin (17/9/2018) malam. Dalam sambutannya, Mendikbud menyampaikan zonasi perlu dilakukan dengan langkah yang konkret dan memiliki strategi yang baik dan bersifat rahasia.

Mendikbud juga mengingatkan adanya janji presiden tentang wajib sekolah 12 tahun yang belum berjalan dengan baik. Dirinya berharap agar janji itu dapat ditepati. Mendibud juga menyampaikan bahwa sistem zonasi sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Swiss, Swedia, dan Amerika. Menurutnya, walaupun telat setidaknya kita sudah mulai melakukannya.

“Pemerintah pusat percaya bahwa Dinas Pendidikan dapat melakukan zonasi pendidikan yang berkualitas baik Anggaran itu berasal dari APBN maupun APBD,” ujar Mendikbud. Mendikbud juga menekankan bahwa dalam membangun pendidikan perlu waktu 20 tahun untuk mendapatkan hasilnya. Ia juga mengajak para peserta rapat untuk memberikan yang terbaik. “Marilah kita berikan yang terbaik untuk bangsa ini karena semua agama mengajarkan kebaikan, apalagi ini adalah amanah bangsa,” tegasnya.

Mendikbud menjelaskan bahwa sebanyak 1900 zona yang sudah dipetakan di Kemendikbud sehingga akses bersekolah disesuaikan dengan zona dan tidak akan ada diskriminasi publik service. Dengan demikian, menurut Mendikbud, seorang anak tukang becak tidak harus takut mengalah dengan anak seorang pejabat. Selama berada di dalam zona di sekolah tersebut, tidak ada hierarki dalam bersekolah.

Mendikbud menambahkan bahwa salah jika ada kelas unggulan yang berisi anak pintar semua. Menurutnya, kelas adalah pemerataan entitas yang berbeda, dari yang biasa saja, cukup pintar, dan pintar. Meski tampaknya terasa sangat berat untuk menjadi guru, Mendikbud menegaskan kembali bahwa guru adalah pekerjaan profesional yang tugasnya dapat meningkatkan kualitas seorang siswa agar menjadi lebih baik lagi.

Jumlah peserta dalam Rakor kali ini sebanyak 268 orang yang berasal dari Dinas Pendidikan di Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Dinas Pendidikan Provinsi Bang Belitung, Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Dinas Pendidikan di Provinsi Kalimantan. (NHR/RIN)