Kenapa Talang Harus Basah?


(Jakarta/Itjen Kemendikbud) - PERTENGAHAN Desember 2018 lalu diberitakan, sejumlah pejabat Kemenpora dan KONI diamankan KPK karena mencatut dana hibah yang nilai aslinya sebanyak Rp17,9 miliar. Uang itu tak diterima utuh oleh pihak KONI karena sebagian “dipotong” oleh sejumlah oknum pejabat Kemenpora. Pihak KONI tak bisa menolak karena agaknya juga memaklumi bahwa di mana-mana yang namanya talang itu harus basah.


“Filosofi” talang harus basah terjadi juga di Kanwil Kemenag NTB. Dana rehabilitasi masjid korban gempa, disunat oleh oknum Kanwil setempat. Dana sebesar Rp6 miliar untuk 58 mesjid, 18 mesjid di Lombok Barat dipotong 10-20 persen sehingga terkumpul dana siap masuk kantong pribadi sebesar Rp55 juta. Skandal tempat ibadah itu terbongkar pertengahan Januari lalu, dan “tikus” Kanwil Kemenag itu ditangkap polisi Tipikor.


Di Jateng, yang jadi tikus uang negara bukan lagi PNS, tapi politisi. Lagi-lagi dengan prinsip “talang harus basah”, oknum DPRD Tk I dari PAN tahun 2016 lalu menggorok dana renovasi masjid di Kabupaten Magelang. Mestinya, dana untuk setiap masjid itu Rp100 juta. Namun, karena oknum politisi itu merasa yang memperjuangkan, dia memotong Rp60-70 juta untuk 18 mesjid. Karena talangnya bocor kelewatan, para takmir masjid mengadu dan semuanya terbongkar.


Jika dirunut ke belakang melalui Mbah Google, di sana-sini terjadi praktik “talang itu harus basah”. Sebetulnya, “filosofi” model demikian bukan saja ada di era reformasi, jauh sebelumnya di era Orde Baru hal semacam itu juga terjadi. Pak Harto dulu memberikan Bandes (Bantuan Desa) sebanyak Rp100 juta untuk setiap desa. Namun, dari kabupaten sampai kecamatan ikut pula menggoroknya. Tapi Pak Harto membiarkan saja, dengan alasan asal nggoroknya tidak kelewatan.


Beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengatakan, suap itu sebetulnya “oli”-nya pembangunan. Sebab dengan pelicin yang namanya uang, program-program pemerintah bisa dikerjakan dengan cepat. Beda bila tanpa “oli”, proyek jadi seret karena dikerjakan menjadi lama dan berlarut-larut.


Sebagai PNS atau ASN (Aparatur Sipil Negara) menurut istilah sekarang, mestinya mereka menyadari bahwa sebagai pelayan masyarakat, mereka sudah digaji oleh negara. Karena itu, haram hukumnya bila untuk kelancaran administrasi masih juga minta imbalan dari masyarakat yang dilayani.


Tapi para oknum PNS itu beralasan, mengandalkan gaji saja, mana cukup. Maka untuk mendatangkan uang, terpaksa bermotto: selagi bisa dipersulit, kenapa pelayanan dipermudah? Bahkan demi uang lebihan, banyak pula yang suka mark up anggaran. Sampai-sampai Wapres Boediono di era SBY pernah bilang, “Proyek diurus birokrasi, anggaran bisa membengkak. Mestinya Rp100.000,00 cukup, bisa melar jadi Rp 200.000,00.”


Paling lazim adalah oknum PNS yang menjadi “talang air”. Setiap dana untuk masyarakat, dipotong secara halus. Artinya, antara petugas negara dan penerima saling pengertian. Sebetulnya pihak penerima keberatan, tapi ketimbang sama sekali tidak menerima, terpaksa rela dengan terpaksa. Dia harus memahami bahwa talang itu harus basah. Tapi percayalah, oknum PNS yang jadi “talang basah” itu bila tertangkap basah, akan habis nasibnya, dari PNS bisa berubah jadi napi. (Gunarso TS)