Mendagri Jamin Pemilu Aman


(Depok/Itjen Kemendikbud) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Cahyo Kumolo menjamin, pemilihan presiden dan pilkada serentak 17 April nanti akan berjalan tertib dan aman. Mendagri menyatakan hal itu dalam pengarahannya di depan peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 yang digelar di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat 11 s.d. 14 Februari 2019.

TNI, polisi, Kejaksaan Agung, BIN, Babinsa, dan seluruh jajaran aparat keamanan, menurut dia, bekerja keras, bahu-membahu untuk menyukseskan jalannya pilpres dan pilkada serentak nanti. Menurutnya, yang menjadi tantangan justru pihak-pihak yang berupaya menghalangi konsolidasi demokrasi dengan menebar fitnah, berita bohong, dan narasi ujaran kebencian dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan.

“Racun-racun demokrasi yakni orang yang menyebarkan isu apa saja yang mereka ingini seperti itu harus kita lawan, agar proses demokrasi bertumbuh dan berkembang dengan baik,” ujarnya. Pada kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan kembali agar Aparat Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam Pilpres dan Pilkada serentak nanti, sedangkan sasaran kementerian yang dipimpinnya adalah untuk menyelaraskan program-program strategis pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Ia juga berharap agar partisipasi masyarakat yang cenderung menurun dari pemilu ke pemilu sejak penyelenggaraan pemilu pertama pada 1955, meningkat lagi dalam Pilpres dan Pilkada yang digear 17 April nanti. Sebagai perbandingan, ia menyebutkan, partisipasi masyarakat pada Pemilu 1955 mencapai 91%, sedangkan pada pemilu-pemilu dan pilkada belakangan ini jauh menurun dan terjadi berbagai dinamika, misalnya dalam pemilihan walikota Medan yang hanya diiikuti 31% pemilih, ada yang calonnya ditahan karena dicocok KPK, ada juga calon tunggal yang kalah dari kotak kosong.

Mendagri menargetkan partisipasi rakyat dalam pemilu dan pilkada serentak kali ini bisa mencapai 78%. Untuk itu, ia mengingatkan pada segenap jajaran pemerintah untuk mendorong rakyat agar meluangkan waktu untuk menggunakan hak pilih mereka.

Menurut catatan, partisipasi pada Pemilu 1955 mencapai 91%, kemudian di era Orde Baru yang digelar antara 1971 sampai 1999 mencapai rata-rata di atas 90%, baru kemudian di anjlok di era reformasi yakni 84,1% pada Pemilu 2004, 70,9% pada Pemilu 2009 dan sedikit meningkat menjadi 75,2% pada Pemilu 2014. Namun, ia mengakui pilkada serentak mungkin bakal menyulitkan para pemilih lansia karena mereka disamping mencoblos kertas suara bergambar capres dan cawapres pilihannya, juga harus mencoblos calon-calon legislatif DPR, DPRD I, DPRD II , dan DPD.

Pada bagian lain, Mendagri mengingatkan tantangan bangsa ke depan yakni paham ekstrimisme dan terorisme yang ditengarai ada di seluruh wilayah RI dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu ia berharap agar masyarakat ikut memonitor mereka, karena pengawasan tidak cukup dilakukan hanya oleh aparat keamanan. Sejumlah warga negara RI yang berangkat ke Suriah, Mindanao atau Irak, setelah bertahun-tahun disana, ideologi mereka bisa saja berubah, tidak lagi mendukung NKRI dan Pancasila.

Mendagri meminta agar masyarakat ikut mengawasi mereka, karena menurut dia, bagaimana jadinya jika mereka bekerja di di BPPT, PINDAD, menjaadi pengawas adar atau bekerja di instansi-instansi srtetegis lainnya.

“Ponakan saya saja yang seorang dokter, pergi ke Kalimantan dengan tujuan tidak jelas. Ketika dia pulang sifatnya sudah berubah total, “ ungkapnya seraya menambahkan, ada sekitar 450.000 lebih ormas terdaftar di kemendagri dan instansi lainnya yang semuanya mengaku setia pada Pancasila, namun faktanya, ada yang menghimpun dana untuk membeli senjata yang akan digunakan melawan pemerintah.

RNPK 2019 diikuti 1.232 peserta terdiri dari jajaran Kemendkibud pusat an daerah, kepala-kepala dinas daerah dan atase luar negeri, satuan kerja di lingkup kemendikbud dan instansi-instasi terkait lainnya (NS)