Mendikbud : Kerahkan Dana Dan Daya Untuk Sukses Zonasi


Jakarta, (Itjen Kemendikbud) -  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy minta kesungguhan seluruh pimpinan Satuan Kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Kemendikbud memobilisasi  segenap potensi dana dan sumber daya manusia untuk mensukseskan program zonasi sebagai cikal bakal peningkatan kualitas pendidikan.

"Saya minta kesungguhan semua pihak untuk menunaikan tugas ini", tegas Mendikbud, dihadapan 300 orang peserta rapat kordinasi tentang penguatan program zona integritas Wilayah bebas dari Korupsi (WBK)  yang terdiri dari para pimpinan Satker dan UPT seluruh Indonesia di Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Alasan mendasar mengapa program zonasi harus sukses, tidak lain dimaksudkan untuk menyempurnakan penataan dan pemerataan guru, penataan pemerataan infra struktur pendidikan, pendistribusian potensi sumber daya manusia berkualitas di bidang pendidikan dan sebagai upaya untuk mengintegrasikan seluruh kepentingan pendidikan formal dan informal  sebagai tulang punggung pendidikan nasional.

Terhadap upaya mobilisasi segenap potensi itu, Mendikbud minta kepada seluruh pimpinan Satker dan UPT yang ada di pusat maupun daerah untuk saatnya mengurangi kegiatan seremonial yang tidak bermanfaat bagi perbaikan kualitas pendidikan, melakukan efektivitas dan efeseinsi kegiatan perjalanan dinas dan mengurangi pemberian hadiah yang tidak perlu.

"Saatnya kita fokus untuk mensukseskan program zonasi itu," ucap Muhadjir, dengan meminta para pejabat teras Kemendikbud melakukan lobi kepada Pemerintah Daerah untuk mendiskusikan segala bentuk kebijakan dan anggaran bahi kepentingan pendidikan.

"Pejabat teras  harus memahami segenap permasalahan pendidikan di lingkup satuan tugas zona masing-masing, termasuk memahami secara mendalam tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang dikucurkan kepada daerah", tegas menteri.

Rancangan aturan tentang pelaksanaan zonasi itu, kini sudah siap dan tinggal menunggu dituangkan dalam bentuk  keputusan berupa Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum. (Emte)

Tags

Zonasi