Mengubah Performa Masih Tantangan Serius Kemendikbud


Jakarta (Itjen Kemendikbud) – Mengubah performa lebih baik melalui reformasi birokrasi bagi satuan kerja dan unit pelaksana tehnis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masih menjadi tantangan serius yang harus diatasi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

“Tantangan ini harus kita jawab bersama melalui proses kerja serius,” kata Kepala Biro Umum Kemendikbud, Mahendra, ketika membuka pertemuan pelaksanaan evaluasi satuan kerja dan unit pelaksana tehnis menuju zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi di Jakarta, Minggu malam (7/10).

Tahun lalu, skor nilai kualitas reformasi birokrasi internal Kemendikbud 75,2 kemudian tahun 2018 diharapkan naik menjadi 78 atau lebih. Ini terkait dengan harapan penerimaan tunjangan kinerja (tukin) pada tahun 2018 dari 70 persen menjadi 80 persen.

Bersamaan dengan penilaian dan evaluasi Satker/UPT untuk menetapkan penerima anugerah ZI-WBK,  beberapa hari lalu Kementerian PAN-RB sudah memulai  survei melibatkan pihak independen.

Jika dibanding tahun 2017 lalu hanya tiga satker yang berpredikat ZI-WBK, tahun ini diajukan 22 satker/UPT sebagai nominator menjelang penetapan final penerima berpredikat ZI-WBK tahun 2018.  Para nominator tersebut untuk Unit Pelaksana Tehnis BP-PAUD masing-masing Sulsel, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Jawa tengah, Sumatera Utara, kemudian untuk UPT Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) masing-masing Jawa Timur, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Barat, Gorontalo.

Untuk UPT Balai Bahasa antara lain Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Jogyakarta dan Jawa Timur, sedangkan UPT lainnya tercatat Pusat Kurikulum Perbukuan, Pusat Penilaian Pendidikan, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan  Pendidikan dan tenaga KependidikanBidang Mesin dan Tehnis Industri, bidang IPA dan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling. (emte)

Tags

Reformasi Birokrasi
ZI-WBK