ORI Temukan Penyimpangan Gelar S-3 Rektor Unima


OMBUDSMAN Republik Indonesia menemukan hal-hal mencurigakan pada ijazah S-3 Rektor Universitas Negeri Manado (Unima) Julyeta Paulina Amelia yang dikeluarkan oleh Universitas Marne le Valle Perancis dan kemudian disetarakan di Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada 2010.

Namun pemberian rekomendasi dari ORI terkait maladministrasi penyetaraan ijazah S-3 Julyeta tertunda karena ketidakhadiran Menristek dan Dikti Moh. Nasir dalam acara penyerahan naskah rekomendasi ORI tersebut di Jakarta, Kamis (7/6).

Menurut Komisioner ORI Ninik Rahayu, rekomendasi adalah keputusan tertinggi yang bisa dibuat oleh ORI dan penerimanya harus pimpinan  kementerian atau lembaga terlapor, dalam kasus ini Menristek dan Dikti.

ORI, lanjut Ninik, telah memberikan kesempatan waktu pada Menristek dan Dikti serta terlapor lainnya yakni Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti serta Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Intan Ahmad namun ketiganya tidak hadir.

Informasi awal yang diterima ORI, menurut Ninik, Nasir mendampingi Wapres Jusuf Kalla dalam suatu acara, namun berdasarkan informasi terakhir ia mengikuti acara bincang-bincang di salah satu TV swasta.

“Kami berharap, jajaran Kemristek dan Dikti berkomitmen menangai pelanggaran administrasi dan pelanggaran akademik perguran tinggi, “ ujarnya.

Sebelumnya persoalan terkait maladministrasi dalam penyetaraan ijasah S-3 dan pengangkatan Julyeta sebagai Guru Besar Unima dilaporkan oleh dosen tehnik elektro perguruan tinggi negeri tersebut  Stanley Ering kepada ORI pada 2016.

“Kami berharap, jajaran Kemristek dan Dikti berkomitmen menangani pelanggaran administrasi dan pelanggaran akademik perguran tinggi, “ ujarnya.

Stanley menyebutkan, dalam proses penyetaraan, Julyeta tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti disertasi, silabus perkuliahan dan transkrip nilai serta legalisasi dari KBRI di Paris, tetapi ijasah S-3 nya tetap disetarakan.

ORI sudah meminta Julyeta menyerahkan bukti-bukti pendukung untuk proses penyetaraan ijazah  S-3nya, namun sampai saat ini ia belum memenuhinya. Selain itu ORI juga menemukan kejanggalan pengangkatan jabatan fungsional Julyeta sebagai Guru Besar Teknologi Informasi dan Komunikasi Unima pada Agustus 2010 padahal ijazahnya baru disetarakan dua bulan kemudian, pada Oktober 2010.

Lebih parah lagi, di Pusat Data Perguruan Tinggi tercatat jenjang pendidikan yang diraih Julyeta S-2, bukan S-3, padahal sesuai SKEP Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan PAN No. 38/KEP/MK.WAS-PAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kredit yang mendasari aturan tersebut, guru besar minimal harus lulusan S-3.

Selain itu,  dalam aturan yang berlaku pada 2010 dipersyaratkan, dosen harus memiliki gelar doktor minimal selama duatahun dan membuat makalah yang diterbitkan jurnal internasional sebelum bisa diangkat menjadi guru besar.    

Nama-nama tokoh yang pernah diramaikan dalam kasus penyimpangan untuk memperoleh gelar melalui plagiarisme karya ilmiah a.l. Siti Fadilah Supari yang pernah menjabat menteri kesehatan, Yahya Muhaimin (mantan menteri pendidikan), Rektor Universitas Haluoleo Zamrun Firhi, Anggito Abimanyu (mantan Dirjen Peneyelenggaraan Umrah dan Haji) dan  Amir Santoso (dosen UI).

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof. Djaali dicopot September lalu karena diduga terlibat sejumlah penyimpangan program akademik termasuk praktek plagiarisme, dan sebelumnya praktek plagiarisme untuk meloloskan program S-1, S-2 da S-3 terkuak di lingkungan Universitas Negeri Sam Ratulangi, Manado.

Kasus-kasus penyimpangan untuk memperoleh gelar pendidikan termasuk plagiarisme harus dituntaskan, apalagi menyangkut tokoh-tokoh penting,  karena sangat mencoreng citra dunia pendidikan di negeri ini.

 

 

 

Tags