Penyelesaian Guru Honorer Perlu Sinergi


Jakarta, (Itjen Kemendikbud) – Penyelesaian isu penyelesaian tenaga guru honorer dengan cara menempuh program  Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) perlu disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya menyangkut penyediaan dana untuk pembayaran gaji setelah mereka beralih dengan status dan penghasilan baru.

“Yang jelas kami dari daerah pasti tidak sanggup membayar gaji mereka tanpa campur tangan pemerintah pusat”, ungkap Dr Syahbani, peserta dari provinsi Kalimantan Timur ketika diberi kesempatan berdialog dengan Mendikbud Muhadjir Effendy pada saat pengarahan tehnis pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2019, di Pusdiklat Sawangan, Senin malam (11/2/2019).

Pernyataan ini sempat menyentakkan Mendikbud, karena diakui pemerintah pusat tadinya menganggap bahwa setelah beralih status dari tenaga guru honorer menjadi P3K seluruh daerah sanggup pengalokasikan dana melalui APBD masing-masing.  Khusus untuk provinsi Kalimantan Timur terpaksa tidak melaksanakan proses P3K tetapi hanya memperbaiki peningkatan tunjangan guru honorer.

“Kami berterima kasih atas informasi ini dan berharap melalui Rembuk Nasional kali ini bisa diselesaikan tuntas,” tegas Mendikbud Muhadjir Effendy, menjawab pertanyaan yang menyentakkan itu.

Mendikbud menegaskan, apapun carut marut tentang isu guru honorer tersebut  harus dicari solusi terbaik yang memenuhi prinsip kemanusiaan, apalagi mereka sudah menderma bhaktikan dirinya selama bertahun-tahun dan kali ini pemerintah sangat wajar membalas budi baik mereka   dengan cara memberikan imbalan kesejahteraan memadai.

Kemelut masalah tenaga guru honorer ini, tidak terlepas dari kebijakan masa lalu melalui   kebijakan moratorium pengangkatan guru, sehingga terjadi “kemacetan” (bottle neck) sementara secara faktual dibutuhkan adanya tenaga guru menggantikan guru negeri yang sudah pensiun.

“Siapapun nantinya yang akan menjadi Mendikbud, jangan sekali-kali memoraturium profesi guru”, tegas Muhadjir.

Tahun lalu  telah terjadi 47 ribu guru negeri yang memasuki usia pensiun dan tahun ini diperkirakan bertambah lagi 54 Ribu guru pension, sementara pada waktu bersamaan masih tersedia tenaga guru honorer sebanyak 736 Ribu orang.

“Sudahlah, jangan kita terlalu berdebat soal persyaratan akademis karena faktanya mereka sudah menjadi guru sampai 15 tahun untuk mengabdi kepada negara,” kata Mendikbud.

Tapi dengan solusi P3K itu, diharapkan isu ini tidak lagi melilit perkembangan pendidikan dan kebudayaan bagi Indonesia dan kalau perlu harus dibuat Instruksi Presiden untuk mengunci tidak diperbolehkan lagi mengangkat guru honorer. (emte)