PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN


Undang – undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan sebagai pengguna anggaran berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan Kemendikbud masih dijumpai kendala antara lain kurang lengkapnya dokumen pendukung penyusunan laporan keuangan, penjelasan, dan pengungkapan kurang memadai, kurangnya pemahaman pengelola keuangan mengenai sistem akuntansi pemerintah, dan sebagainya yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pada satuan kerja yang berdampak pada penyajian laporan keuangan Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga antara lain tertulis

Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian LK  K/L oleh auditor Aparat Pengawasan Intern kementerian Negara/ Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan Instansi, dan LK  /KL Telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L Yang berkualitas.

Tujuan Reviu adalah untuk, (a) Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian LK K/L; (b) Memberikan keyakinan terbatas mengenai ­akurasi, keandalan,dan keabsahan informasi LK K/L Serta pengakuan, pengukuran, dan pelapor­an transaksi sesuai dengan SAP kepada ­Menteri/Pimpinan Lembaga. Sehingga dapat menghasilkan LK  K/L yang ­berkualitas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/ atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama- sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/ atau koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pe­ngendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pengujian atas respons terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi, pengamatan, atau konfirmaasi, dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan dalam suatu audit.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian laporan keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi, dan dokumen sumber yang diperlukan pada UAPPA-E1, dan UAKPA.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri ­angka-angka laporan keuangan ke catatan ­akuntansi, dan dokumen sumber, permintaan ­keterangan ­mengenai proses pengumpulan, ­pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan data transaksi serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal – hal yang kelihatan tidak biasa.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, terdapat hal – hal sebagai berikut:

1. Terdapat satuan kerja di Eselon I yang belum menyampaikan hard copy laporan keuangan

2. Rekonsiliasi internal antara SAKPA dengan SIMAK BMN di tingkat eselon I belum dilakukan

3. Kesalahan penerbitan SPM realisasi akun belanja

4. Terdapat realisasi belanja minus (pada akun belanja 6 digit)

5. Terdapat kurang catat terhadap nilai aset tetap pada satuan kerja eselon I 

6. Nilai akun persediaan yang disajikan di neraca kementerian belum mencerminkan nilai sesungguhnya, hal ini terjadi karena eselon I lebih catat, dan Biro Keuangan (Setjen) kurang catat

7. Kesalahan pengakuan akun aset tetap pada satuan kerja tugas pembantuan atas realisasi belanja modal

8. Persediaan pada satuan kerja eselon I belum semua didukung dengan berita acara stock opname

9. Retur dana bantuan pemerintah yang melalui KPPN Jakarta III pada satuan kerja belum dipe­roleh informasi secara resmi dari KPPN

10. Realisasi bantuan pemerintah yang menghasilkan aset pada sekolah negeri berupa informasi kelengkapan BAST atas realisasi bantuan pemerintah belum diungkap secara memadai

11. Catatan atas laporan keuangan retur bantuan pemerintah belum diungkap secara memadai yaitu penjelasan rincian atas retur bantuan pemerintah per Eselon I serta penjelasan kurang bayar

12. Terdapat selisih aset alih status antara BAST dengan transfer masuk dari Kemenparekraf yaitu pada eselon I Setjen, dan eselon I Ditjen Kebudayaan

13. Kelengkapan daftar rekening pemerintah belum mencantumkan rekening bank penyalur pada ­tiap-tiap Eselon I

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang ­Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, salah satu tugas Biro Keuangan adalah melaksanakan urusan akuntansi, pelaporan keuangan, dan pembinaan pengelolaan keuangan ­Kementerian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan akuntansi keuangan kementerian serta evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan kementerian.

Dalam melakukan penyusunan laporan ­keuangan kementerian masih terdapat permasalah­an terkait dengan kepatuhan pada perundang – ­undangan, antara lain:

I. BELANJA

1. Belanja Pegawai

- Terdapat kelebihan pembayaran belanja pegawai

2. Belanja Barang

- Terdapat kelebihan pembayaran belanja barang

- Dokumen pendukung pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

- Realisasi belanja barang pada satuan kerja belum dipertanggungjawabkan

- Klaim atas jaminan pelaksanaan pengadaan bantuan revitalisasi belum disetor ke kas negara

- Perjalanan dinas tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sah, dan berpotensi merugikan keuangan negara

- Penatausahaan keuangan negara pada Satuan Kerja tidak sesuai ketentuan

- Honor anggota BAN – PAUD, dan DIKMAS dalam kegiatan rapat pleno belum didasari standar biaya khusus, dan pembayaran belanja jasa profesi serta transport lokal tidak sesuai ketentuan

- Pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak ­sesuai ketentuan

- Realisasi belanja barang tidak sesuai ketentuan

- Terdapat kelebihan pembayaran honorarium, dan uang harian

3. Belanja Modal

- Kekurangan volume pekerjaan atas kegiatan belanja modal

- Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas paket pekerjaan belanja modal

- Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak

- Pembebanan biaya IMB atas kontrak pekerjaan bangunan pemerintah tidak sesuai dengan ketentuan

II. ASET

Aset Tetap

- Aset tetap tanah tidak didukung bukti sertifikasi kepemilikan serta kendaraan roda empat dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama pihak ketiga

- Terdapat aset milik satker Kemendikbud yang dikuasai oleh pihak lain serta aset pihak lain yang dikuasai, dan dipergunakan oleh satker Kemendikbud

- Penjualan aset tetaplainnya berupa sapi tidak sesuai ketentuan yang berlaku

III. SISTEM PENGENDALIAN INTERN

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

- Pendapatan Negara

- Hibah

Belum tertib, dan belum sesuai dengan mekanisme APBN

2.Belanja

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang

- Belanja Modal

- Belanja Bantuan Pemerintah

3. Aset

- Aset Lancar

- Aset Tetap

- Aset Lainnya

Dalam melakukan Reviu Laporan Keuangan, ­Inspektorat Jenderal mereviu satker eselon I yang terdiri dari satuan kerja eselon II. Kemudian hasil reviu Eselon I merupakan bahan masukan untuk memulai reviu lapor­an keuangan Kemendikbud yang dipersiapkan oleh Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemendikbud.

Sinergitas antara Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal Kemendikbud dalam mewujudkan laporan keuangan tersurat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 255/PMK.09/2015  antara lain tertulis: Pereviu bersama – sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/ atau koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan secara berjenjang.

Dengan demikian peran auditor sebagai pereviu laporan keuangan Kemendikbud mutlak diperlukan kehadirannya bukan sebagai pelengkap atau formalitas belaka, namun menyatu dalam penyusunan laporan keuanganyang memenuhi standar akuntansi keuangan negara.

Kebijakan Ditjen PAUD, dan Dikmas tahun anggaran 2017 adalah:

1. Memperluas, dan meningkatkan mutu program kesetaraan untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah (ATS) serta usia dewasa.

2. Meningkatkan akses PAUD, dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

3. Meningkatkan akses pemberantasan buta aksara untuk daerah kantong buta aksara, dan daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).

4. Meningkatkan kualitas satuan pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan.

5. Meningkatkan peran, dan kompetensi keluarga dalam mendidik anak agar berkarakter, dan berbudaya prestasi.

6. Memperkuat kemampuan UPT sebagai pengembangan model, mutu, pembinaan, dan evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

7. Meningkatkan mutu layanan kursus, dan pelatihan dalam rangka memenangkan persaingan global.

8. Mempererat kerja sama pusat, daerah, dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem PAUD, dan Dikmas.

9. Mempertahankan wilayah bebas korupsi, dan terus meningkatkan tata kelola yang transparan, dan akuntabel.

Sedemikian beratnya tugas  Ditjen PAUD, dan Dikmas Kemendikbud yang dituangkan dalam kebijakan untuk tahun anggaran 2017 yang harus didukung oleh seluruh BP-PAUD, dan Dikmas agar semua program dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah perlu dijelaskan program-­program BP-PAUD, dan Dikmas dalam menyukseskan ­program-program Ditjen PAUD, dan Dikmas.

Berdasarkan jumlah sumber daya manusia yang ada di 21 UPT baru, terdapat 5 BP PAUD Dikmas yang memiliki jumlah personel kurang dari 20 yaitu:

1. BP PAUD, dan Dikmas Banten 13 pegawai

2. BP PAUD, dan Dikmas Jambi 18 pegawai

3. BP PAUD, dan Dikmas Maluku Utara 13 pegawai

4. BP PAUD, dan Dikmas Sulawesi Barat 15 pegawai

5. BP PAUD, dan Dikmas Sumatera Selatan 20 pegawai

Adapun pelaksanaan tugas, dan fungsi Pusat Pengembangan (PP), dan Balai Pengembangan (BP) PAUD, dan Dikmas (UPT Pusat) adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan model, model yang dikembangkan, divalidasi, dan diterapkan di masyarakat. Menganekaragamkan, dan meningkatkan mutu pembelajaran:

- Menggali kearifan lokal untuk mendukung program PAUD, dan Dikmas.

- Menganekaragamkan berbagai alternatif cara proses pembelajaran dalam meningkatkan mutu PAUD, dan Dikmas.

- Mengembangkan berbagai bahan, dan media pendidikan bersifat lokal, dan menarik.

- Menciptakan program baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

- Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah melalui model-model yang adaptif.

b. Pengembangan mutu satuan pendidikan yang dibina mencapai standar nasional pendidikan.

- Melakukan pemetaan mutu satuan pendidikan di wilayah kerja.

- Memberikan bimbingan/supervisi satuan pendidikan dalam upaya memenuhi SNP.

- Melakukan koordinasi, dan kerja sama dengan daerah, organisasi mitra (ormit), dan Badan Akreditasi Provinsi (BAP) dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

- Meningkatkan mutu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) PAUD, dan Dikmas untuk mencapai SNP.

- Melakukan verifikasi ketercapaian SNP.

c. Fasilitasi, dan kerja sama melayani urusan daerah yang terkait dengan program, dan kebijakan pusat, pelayanan kerja sama sebagai implementasi UU No. 23 Tahun 2014.

- Pelayanan kerja sama pusat, daerah, dan masyarakat (dibentuk Unit Layanan Terpadu /ULT).

- Mengelola data sasaran PAUD, dan Dikmas Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) 2017.

- Mengelola sebagian proses penyaluran dana bantuan pemerintah yang bersumber dari direktorat.

- Wakil ditjen dalam melakukan pembinaan, dan pengawasan.

Sebagai informasi tambahan, pegawai dari 21 UPT baru tersebut berasal dari unit pelaksana teknis provinsi yang merupakan pegawai daerah, sedangkan sekarang semuanya menjadi pegawai pusat sehingga perlu adaptasi baik terhadap pola kerja, mau pun mindset dari pegawai daerah menjadi pegawai pusat.

Dari sisi program, dan kegiatan jauh lebih banyak, dan kompleks daripada menjadi UPT daerah. Dukungan anggaran juga jauh lebih besar sehingga perlu pembinaan yang lebih intensif baik dari Direktorat Jenderal PAUD, dan Dikmas mau pun dari sisi pengawasan oleh Inspektorat Jenderal. 

Penulis oleh: Robertus Riyanto (Auditor Utama Inspektorat I)

Tags

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
Laporan Keuangan