Reformasi Birokrasi Indonesia di Mata Mahasiswa


Birokrasi atau tata kelola pemerintah Indonesia masih dan akan terus memerlukan terobosan baru dan perubahan yang signifikan. Maraknya praktik yang belum sesuai peraturan, pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintah yang tumpang tindih, dan sistem pelayanan publik dengan proses panjang dan berliku masih menjadi pekerjaan rumah bagi beberapa instansi. Jalan keluar pun dicari dengan menempuh langkah Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi adalah upaya melakukan pembaharuan dan perubahan pada sistem tata kelola atau penyelenggaraan pemerintah agar efisien dan efektif, serta kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih baik dalam pelayanan publik. Reformasi Birokrasi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai tokoh utama dalam penegakan Reformasi Birokrasi di Indonesia.

Namun, apakah langkah pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditempuh pemerintah sudahkah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, khususnya mahasiswa? Untuk mengetahuinya, penulis mewawancarai tiga mahasiswa dari kampus dan fakultas yang berbeda.

Kevino Dwi Velrahga, mahasiswa Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Fakultas Ilmu Komunikasi, memandang bahwa reformasi adalah pembaharuan atau langkah untuk merevolusi dari sistem yang lama, sistem tersebut adalah birokrasi.

“Berarti kalau digabungin simpelnya adalah langkah yang dilakukan pihak yang berkuasa atau berwenang yang bisa disebut pemerintah, untuk melakukan pembaharuan di bidang tata kelola pemerintahan agar lebih baik ataupun juga bisa lebih efisien dalam bekerja ataupun lebih optimal.” Ujarnya.

Sedangkan menurut Muhammad Nurdin Alamsyah, mahasiswa Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Administrasi, bahwa Teformasi Birokrasi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaharui sistem birokrasi atau sistem tata kelola di Indonesia, yang sebelumnya sistemnya berbelit-belit diubah menjadi ke arah yang lebih efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi dilakukan mengingat birokrasi adalah tonggak utama dalam penyelenggaraan negara. Menurut Galur Mayan Pratama, mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, Reformasi Birokrasi harus dilakukan agar memperbaiki sistem yang sudah ada, yang dinilai dan dianggap masih kurang.

“Jadi, diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi menjadi sebuah keefisienan,” tambahnya.

Pemerintah menggaungkan Reformasi Birokrasi dan melakukan perubahan dalam tubuh birokrasi di Indonesia. Namun, apakah perubahan sudah dirasakan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa?

Perubahan birokrasi yang dirasakan oleh Galur Mayan Pratama, menurutnya adalah tentang digitalisasi pelayanan publik, contohnya di bidang kesehatan dan lain-lain. Sistem pelayanan publik dulunya mengharuskan masyarakat datang ke kantor atau instansi dan cenderung ‘dioper-oper’, menjadikan tidak efektifnya pelayanan.

“Nah, sekarang sudah ada web atau aplikasi yang ibaratnya jadi mempermudah atas segala sesuatunya. Tapi, tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa orang atau kalangan yang masih belum bisa menerima perubahannya, karena ada yang masih belum tahu teknologi,” tambahnya.

Sedangkan perubahan Reformasi Birokrasi yang dirasakan Kevino Dwi Velrahga, salah satunya dalam pembaharuan SDM (Sumber Daya Manusia), yaitu ASN (Aparatur Sipil Negara). Jenjang SDM-nya benar-benar diakurasi, sehingga calon ASN harus berkualitas karena ada standar dan kompetensi yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan bentuk filter dari Reformasi Birokrasi, agar ke depannya menghasilkan ASN yang berkualitas.

Saran terkait efektifnya Reformasi Birokrasi di Indonesia menurut Muhammad Nurdin Alamsyah, adalah dilakukannya pemerataan pelaksanaan birokrasi di seluruh Indonesia. Menurutnya beberapa daerah sudah baik, contohnya Pemprov DKI yang memiliki banyak inovasi untuk menciptakan pelayanan maksimum.

“Tapi, mungkin saran untuk se-Indonesia, karena kalau ngomongin Indonesia sangat luas, sepertinya Reformasi Birokrasi di Indonesia belum merata. Contohnya mengakses pelayanan KTP, itu lama bikinnya bahkan sampai bertahun-tahun belum jadi, padahal seharusnya maksimal itu kalau tidak salah diatur di Undang-Undang itu maksimal 60 jam atau lima hari. Mungkin, seharusnya itu bisa diseragamin lagi peraturannya oleh pemerintah biar semuanya sama standar SOP-nya,” jelasnya.

Reformasi Birokrasi sudah cukup dipahami oleh ketiga mahasiswa di atas dengan mengutarakan pendapat dan pemahaman yang berbeda. Perubahan mulai terasa, walaupun belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kekurangan-kekuranganpun masih ada dan harus menjadi perhatian pemerintah, agar Reformasi Birokrasi di Indonesia tidak hanya digaungkan saja, namun juga berjalan dengan semestinya.