Reformasi Birokrasi untuk Ubah Pola Pikir


(Depok/Itjen Kemendikbud)-REFORMASI birokrasi yang sudah lama digulirkan sebenarnya menyasar perubahan mindset atau pola pikir SDM aparat dan sistem berjalan untuk mengendalikan organisasi, tata laksana, SDM, pengawasan, dan pelayanan publik.

Hal yang dipaparkan oleh Deputi Kelembagaan Kementerian PAN Ismadi Ananda dalam suatu seminar (10/02/2011) atau tepatnya delapan tahun lalu itu nyatanya masih “jauh panggang dari pada api” alias belum terlaksana hingga hari ini.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) (13/09/2018) mengungkapkan, 2.357 PNS yang terbukti terjerat kasus korupsi akhirnya dipecat. Kementerian Perhubungan menempati peringkat tertinggi disusul Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Ismadi menilai, sasaran utama reformasi birokrasi terkendala akibat kelemahan kelembagaan berupa kecenderungan pengutamaan pendekatan struktural ketimbang pendekatan fungsional. Menurutnya, faktor terpenting dalam penataan organisasi justru adalah kualitas dan kemampuan SDM dalam merumuskan visi, misi, dan strategi organisasi, serta analisis beban kerja.

Lain lagi, Aris Djaenuri menilai reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan aparatur yang bersih, bertanggung jawab, profesional, birokrasi efisien dan efektif, dan menciptakan pelayanan prima pada masyarakat.

Secara konseptual, untuk mewujudkannya dimulai dari redefinisi visi, misi, dan strategi, kajian restrukturisasi pemisahan dan penggabungan, serta penajaman fungsi dan kajian analisis beban kerja unit-unit organisasi. “Semua bermuara pada upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian, “ ujarnya.

Sementara Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan SDA Lembaga Administrasi Negara Sri Hadiati lebih menyoroti perlunya reorganisasi kelembagaan dalam mendukung kinerja organisasi berkaitan dengan upaya penataan organisasi untuk mendukung pencapaian tujuan dengan melihat tujuan organisasi, keberhasilan, dan kelemahan organisasi.

Di sisi lain, menurut dia, reformasi dilakukan karena tentu ada yang salah untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan internal dan eksternal. “Penataan kelembagaan perlu dikembangkan melalui perecanaan strategi hingga saat membuat struktur organisasi tidak hanya memandang pada batasan kotak struktur, melainkan strategi untuk membuat networking untuk mencapai visi dan misi organisasi secara keseluruhan,“ ujarnya.

Birokrasi Kelas Dunia

Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PAN dan RB) Syafruddin menilai, reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. "Intisari reformasi birokrasi adalah untuk mengubah zona nyaman perahu pemerintahan menuju birokrasi berbasis kinerja," ujar Syafruddin dalam keterangan tertulisnya (4/1).

Menurut dia, Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar di masa mendatang, yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang maju dan madani serta menghadapi revolusi industri 4.0. Pembentukan zona integritas, menurut dia, adalah salah satu upaya untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan bersih serta mewujudkan birokrasi efektif dan efisien.

Oleh karena itu, kata Syafruddin, dibutuhkan komitmen bersama, baik pimpinan unit dan semua anak bangsa untuk menjadi agen perubahan demi mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan standar profesional.

Sejumlah capaian, lanjutnya, berhasil ditorehkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dalam empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan WapresJusuf Kalla.

Secara umum, hal itu dapat dilihat dari peningkatan indeks persepsi pelayanan publik dan indeks persepsi antikorupsi yang mengalami peningkatan. “Kedua indeks tersebut merepresentasikan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya antikorupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta mutu pelayanan publik yang grafiknya terus meningkat, “ ujar Syafruddin (25/10/2018).

Dikatakan, nilai rata-rata indeks reformasi birokrasi meningkat, baik di tingkat kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah. Di tingkat K/L, meningkat dari 65,78 pada tahun 2015 menjadi 71,91 pada tahun 2017. Pada pemerintah provinsi, meningkat dari 41,61 di tahun 2015 menjadi 60,47 di tahun 2017. Sementara level kab/kota meningkat dari 42,96 di tahun 2015 menjadi 64,61 di tahun 2017.

Syafruddin menegaskan, pencapaian tersebut telah mendongkrak berbagai indeks kebangsaan Indonesia di mata dunia, seperti World Economic Forum yang mencatat indeks daya saing nasional naik 5 peringkat dari ranking 41 (2016) ke ranking 36 (2017).

Dipertanyakan

Sebaliknya, Wana Alamsyah dari ICW menilai, keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi di Indonesia dipertanyakan. Alasannya, temuan ICW mengungkapkan, ASN merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010-2016 (3.417 orang) yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di sejumlah daerah.

Masih sering dijumpai pelanggaran oleh ASN, salah satunya dengan mengutip uang atau melakukan praktik pungutan liar (pungli) untuk mempercepat proses pelayanan. Padahal, ASN sebagai abdi negara berkewajiban melayani masyarakat berkaitan dengan hak dasar mereka seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perizinan, secara efektif dan efisien.

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2016-2017 yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia, RI menempati peringkat ke-41 dari 138 negara di bawah negara ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Laporan tersebut menyatakan permasalahan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi salah satu kendala paling besar dalam melakukan usaha di Indonesia. Akibat tindakan koruptif yang dilakukan oleh ASN, pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperlancar birokrasi yang terlalu rumit.

Dalam PP Nomor 81 Tahun 2010, terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang pada intinya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ini tak terjadi jika tak didukung peningkatan kapasitas dan perubahan pola pikir secara fundamental. Penyebab gagalnya reformasi birokrasi di Indonesia setidaknya ada empat hal. Salah satu poin dalam delapan area perubahan reformasi adalah SDM aparatur. Hasil yang diharapkan adalah SDM yang berintegritas, netral, kompeten, cakap, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.

Lemahnya integritas yang dimiliki seorang ASN akan menyeretnya ke dalam pusaran korupsi. Seorang ASN pun sulit menolak perintah kepala daerah karena ia rentan dimutasi. Hal yang sama terjadi pada saat pilkada. Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 dijelaskan bahwa ASN tak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye. Namun, tak jarang ASN dimobilisasi untuk meraup suara oleh calon kepala daerah, terutama petahana. Hilangnya netralitas ASN dalam pilkada disinyalisasi akibat birokrasi yang dibentuk kepala daerah. Jika tak dipatuhi, sanksinya adalah pemindahan.

Jual Beli Jabatan

Pada bagian lain, Alamsyah juga mengungkap ada pula dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oleh kepala daerah. Kasus yang melibatkan bupati di Klaten merupakan fenomena gunung es. Praktik jual beli jabatan seperti ini akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik. Seseorang yang membayar untuk menduduki jabatan tertentu tidak memiliki orientasi kualitas layanan. Orientasinya adalah jumlah uang yang diperoleh. Akibatnya, ini menimbulkan potensi untuk korupsi, salah satunya dengan melakukan pungutan liar.

Bayangkan saja, berdasarkan estimasi Komisi ASN, total transaksi jual beli jabatan pada 2016 mencapai Rp36,7 triliun dengan asumsi nominal untuk jabatan tinggi mulai Rp250 juta hingga Rp500 juta. Disahkannya UU ASN juga akan berakibat pada kualitas pegawai negeri karena ada sekitar 1,2 juta tenaga honorer yang diangkat tanpa melalui proses seleksi, sedangkan proses seleksi jabatan tinggi sering kali tak melalui mekanisme yang telah diatur dalam UU No 5/2014 seperti terjadi pada proses seleksi Sekjen DPR.

Selama ini pengawas pemerintah daerah masih menjadi satu kesatuan yang belum bebas dari kepentingan kepala daerah. Penting untuk memisahkan fungsi pengawas internal pemerintah yang relatif otonom dari kekuasaan pemerintah daerah agar tak jadi macan ompong.

Bank Dunia mencatat, indeks kemudahan berusaha naik 19 peringkat dari ranking 91 (2016) ke ranking 72 (2017) dan mencatat, indeks efektivitas pemerintahan 2016 naik 17 peringkat dibandingkan 2015 dan Transparency International mencatat, indeks persepsi korupsi tetap stabil pada skor 37.

Tidak bisa dimungkiri, sudah banyak raihan program Reformasi Birokrasi, tetapi untuk sampai pada level pemerintah yang bersih, perjalanan masih (amat) jauh. Ayo, lanjutkan terus Reformasi Birokrasi demi meningkatnya wibawa pemerintah dan kesejahteraan rakyat Indonesia tentunya. (Nanang S)