Repatriasi Cagar Budaya Jadi Program Prioritas 2020 Ditjen Kebudayaan


Jakarta, (Itjen Kemendikbud) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Kebudayaan Kemendikbud) akan melakukan proses repatriasi cagar budaya sebagai salah satu program prioritas 2021.

Program pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari luar negeri ini diperkirakan akan memakan waktu tiga sampai empat tahun. Hal tesebut disampaikan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Hilmar Farid pada Taklimat Media secara virtual pada Senin, (11/1/2021).

Hilmar menambahkan fokus repatriasi ini akan ditujukan kepada benda-benda bernilai sejarah yang secara historis diambil secara tidak pantas. Seperti yang diketahui pada masa penjajahan terjadi banyak peperangan antara Belanda melawan penguasa lokal.

“Belanda banyak melakukan pengumpulan benda-benda bersejarah dari berbagai daerah dengan beragam latar belakang, antara lain untuk penelitian, koleksi pribadi dengan melakukan perampasan melalui tindakan kekerasan, hingga ekspedisi militer terhadap penguasa-penguasa lokal di Nusantara. Saat ini sebagian besar benda-benda tersebut tersebar di beberapa museum di Belanda,” jelasnya.

Hilmar juga menyebutkan benda-benda seperti keris, mahkota, regalia, naskah kuno hingga kelengkapan yang dimiliki peguasa lokal di masa lalu yang diperoleh secara tidak pantas, akan menjadi sasaran utama repatriasi.

“Intinya semua benda yang menjadi pembentuk identitas kesejahteraan kita, tentunya itu akan menjadi sasaran utama kita,” tegas Hilmar.

Dalam hal ini, Kemendikbud pun akan membentuk komite repatriasi yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah, mengorganisasian kegiatan penelitian, menyusun informasi publik, dan memastikan benda-benda tersebut kembali ke tangan Indonesia.

Komite tersebut, kata Hilmar, terdiri dari berbagai pakar sejarah, purbakala, antropologi, museum, dan filologi yang akan bekerja dengan waktu yang panjang.

“Rencananya ada dukungan juga dari Ditjen Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan menyelaraskan program beasiswa untuk mahasiswa S2 dan S3 agar bekerja membantu program ini. Jadi sambil membuat tesis atau disertasi, sembari meneliti koleksi museum yang ada di sana. Hasilnya bisa digunakan untuk keperluan repatriasi sambil meraih gelar,” kata Hilmar mengutip dari laman kemdikbud.go.id.

Sebab itu usulan ini pun diharapkan dapat menciptakan kerja sama antara para peneliti di kedua negara untuk melakukan penelitian atas benda-benda kolonial tesebut. Selain itu juga menjadi momentum langkah membangun infrastruktur lembaga kebudayaan sebagaimana yang tertulis dalam UU Pemajuan Kebudayaan No 5/2017.
(AGR)