Revitalisasi Vokasi Pendidikan Diangkat pada RNPK 2019


(Depok/Itjen Kemdikbud) - REVITALISASI Vokasi Pendidikan merupakan salah satu tema utama yang dibahas dalam Rembuk Nasional dan Kebudayaan (RNPK 2019) Kemendikbud yang digelar di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan, Depok, Jawa Barat, 11 sampai 14 Februari, 2019.

Dalam buku dokumen revitalisai vokasi pendidikan yang dijadikan acuan diskusi RNPK 2019, disebutkan persoalan yang dihadapi, antara lain masih banyak program pendidikan kejuruan di SMK dan lembaga pendidikan kursus serta pelatihan yang belum terakreditasi sehingga menumbuhkan keraguan terkait mutu penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan vokasi tersebut.

Hal itu, pada gilirannya juga menimbulkan keraguan akan kualitas lulusan yang dihasilkan sehingga untuk menghindarinya, satuan pendidikan vokasi harus menjalani proses akreditasi yang dijadikan salah satu strategi pendidikan vokasi. Untuk itu, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menargetkan akan menyiapkan 2.500 lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi tiap tahunnya sampai 2019 selain juga akan menata kelembagaan yang sangat krusial untuk ditata agar konsep pendidikan vokasi bisa tepat sasaran.

Salah satu yang membuat kacau pengelolaan pendidikan vokasi Indonesia adalah tatanan kelembagaan yang tambal sulam dan tidak adanya kesepakatan antarlembaga terkait upaya untuk mencapai tujuan akhir. Dalam pengelolaan pendidikan vokasi, paling tidak ada beberapa pihak yang mutlak harus berkolaborasi dan berkomitmen penuh untuk terlibat yakni Kementerian dan Dinas Pendidikan, Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja, asosiasi-asosiasi profesi, perusahaan swasta dan instansi pemerintah (sebagai pengguna output) serta lembaga pendidikan vokasi (formal dan nonformal).

Akan lebih bagus lagi bila lembaga terkait seperti Bappenas dan Bappeda, Kementerian dan Dinas Perindustrian, serta Gubernur/Bupati/Walikota bisa ikut dimasukkan dan terlibat aktif karena berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Tatanan kelembagaan dalam menjalankan skema nasional pendidikan vokasi harus diberi payung hukum yang sangat kuat karena melibatkan banyak pihak. Tanpa adanya payung hukum setingkat UU, sangat sulit bagi lembaga pendidikan vokasi untuk dapat memajukan dirinya dan berkontribusi bagi ekonomi bangsa. Hal-hal yang mutlak harus diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Vokasi adalah menyangkut peran, hak, dan tanggung jawab setiap pihak, kemudian proses perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi dan akreditasi.

Harus juga diatur secara jelas mengenai kewajiban pihak-pihak terkait untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis dunia kerja dan penyaluran kegiatan praktik bagi lulusan.

Reward and Punishment
Dalam dokumen itu diingatkan pula agar diatur pula mengenai penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) jika ada pihak yang sangat besar kontribusinya atau pun melanggar aturan sehingga dengan demikian, perusahaan akan berkewajiban ikut menerima dan melatih peserta didik vokasi, jika tidak akan dikenakan sanksi.

Sistem pendidikan vokasi pada era globalisasi semacam ini harus fleksibel. Kekakuan pada struktur dan sistem kerja hanya akan membuat pendidikan vokasi tidak berkembang dan gagal mengemban misi memajukan perekonomian bangsa.

Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur agar ada lembaga formal dan nonformal dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Lembaga nonformal akan memiliki banyak keleluasaan dalam bergerak dan mengantisipasi kebutuhan pasar.

Pendidikan nonformal juga akan lebih fleksibel dalam mengatur lembaganya karena struktur yang lebih luwes dan birokrasi yang tidak begitu kaku. Pada lembaga pendidikan formal, peran akan lebih diarahkan pada penyelenggaraan jurusan-jurusan yang masuk dalam kategori “utama” atau yang memiliki paling banyak permintaan dari pasar kerja.

Lembaga penyelenggara nonformal bisa melaksanakan kegiatan pada jurusan-jurusan yang “cabang” atau yang terus berubah spesifikasi dan kualifikasinya, termasuk ke jurusan yang bersifat sesuai “permintaan pasar” tertentu. Hal ini sulit dilakukan oleh lembaga formal. Jadi, ada pembagian peran sehingga bisa menguntungkan semua pihak.

Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, ada tiga jenis satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terlibat, yaitu SMK, LKP, dan SMALB. Ketiga jenis satuan pendidikan ini mempunyai proses penyelenggaraan pendidikan yang berbeda. SMK dan SMALB berada di pendidikan formal, sedangkan LKP berada di pendidikan nonformal.
Ketiga pendidikan ini berdiri secara sendiri-sendiri dalam menjalankan proses pendidikan. Selain itu, proses pendidikan vokasi sekarang masih belum terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Penyusunan kurikulum belum optimal melibatkan partisipasi DUDI sehingga proses pembangunan kompetensi tidak sesuai dengan keinginan DUDI.

Selain itu, absennya standardisasi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam pelaksanaan magang bersama DUDI membuat keselarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan DUDI tidak terpenuhi. Akibatnya, dalam revitalisasi pendidikan vokasi, integrasi dan sinkronisasi antara lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi penting.

Helat tahunan RNPK kali ini diikuti sekitar 1.340 peserta terdiri dari jajaran Kemendikbud pusat dan daerah, dinas-dinas di daerah dan atase pendidikan, sejumlah menteri sebagai narasumber, satuan kerja di lingkup Kemendikbud, wakil-wakil kementerian dan instansi terkait lainnya. (NS)