Sebaran Guru Ditata Ulang


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir yakin program redistribusi guru yang bakal dilakukan kali ini bisa berjalan lancar sehingga mampu mengatasi persoalan ketimpangan sebaran guru yang terjadi selama ini.

“Saat ini sudah ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mengatur alih kewajiban dan alih wilayah kerja (tour of duty dan tour of area) pegawai, “ kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (20/7) dan juga mengatakan sudah berkoordinasi serta mendesak Menteri PAN dan RB untuk menerbitkan aturan turunan UU ASN tersebut sehingga memungkinkan  Kemdikbud mengeluarkan peraturan untuk memutasi atau merotasi penugasan  guru.

Muhadjir berharap mudah-mudahan pada 2018 ini kebijakan tersebut bisa berjalan dan pembenahan persoalan guru secara bertahap dapat dilakukan terutama untuk menjamin penyebaran guru dan kecukupan jumlah guru.

Selain itu Mendikbud juga menyebutkan, reformasi sistem persekolahan dilakukan dalam dua tahun terakhir ini dimana  sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru adalah salah satu satu perwujudannya, sedangkan sebelumnya juga dilakukan reformasi peran komite sekolah, beban kerja guru serta peran kepala sekolah dan pengawas.

Kebijakan lain untuk membuat reformasi sistem persekolahan untuk tiap sekolah bisa berhasil, menurut menteri, akan menyusul termasuk mengenai pengaturan remunerasi profesi guru berbasis kinerja.

Kemdikbud akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan rotasi dan mutasi guru demi  mencegah agar tidak terjadi penumpukan guru di satu sekolah atau wilayah, sedangkan di wilayah dan di sekolah lain kekurangan tenaga pengajar tersebut.

Sebelumnya juga sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama lima menteri pada 2011 tentang pengaturan daerah terkait pendistribusian guru walau hasilnya sejauh ini belum optimal.

Muhadjir pada bagian lain juga menyatakan, pasca penerimaan peserta didik baru nanti, pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan untuk mendesak pemda menempatkan guru sesuai dengan hasil pemetaan yang dimiliki kemdikbud.

Kepada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano yang baru dilantik, Muhadjir juga berpesan agar ia segera “tancap gas untuk menjalankan program tersebut sehingga persoalan guru dapat dituntaskan pada 2019.                                                   

 “Jangan menunggu. Harus kerja keras untuk mencari solusi kreatif, “ pintanya.(NS)