Sidang Skripsi, Pemberian Mahasiswa Pada Dosen Dikategorikan Gratifikasi


(Jakarta/Itjen Kemendikbud) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) melaksanakan Sosialisasi Pemahaman Gratifikasi Pegawai di Lingkungan Kemendikbud secara daring, Rabu (29/7). Sosialisasi ini dihadiri oleh Chatarina Muliana Girsang sebagai Inspektur Jenderal, Pejabat fungsional gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sugiarto Abdurrahman serta dimoderatori oleh Sutoyo Inspektur I dan Ridwan Koordinator Kepegawaian dan Tata Laksana Itjen.

Gratifikasi adalah akar dari korupsi itu sendiri. Gratifikasi sendiri adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian tiket, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Penerimaan gratifikasi bisa secara elektronik dan non elektronik baik di luar atau dalam negeri.

Dalam paparannya, Chatarina mengatakan bahwa gratifikasi dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lalu bagaimana jika ada mahasiswa yang memberikan hadiah kepada dosennya setelah melaksanakan sidang skripsi sebagai bentuk ucapan terima kasih?

“Prinsipnya gratifikasi karena ini adalah hubungan kasualitas, jika saya bukan dosen maka saya tidak akan mendapatkan hadiah dari mahasiswa saya. Ini adalah budaya yang memang pelan-pelan yang harus kita urai pelan-pelan,” ujar Inspektur Jenderal.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh dosen tersebut?

“Ini budaya yang belum hilang, Dosen harus melaporkan pada UPG dalam waktu 30 hari. Namun dalam kondisi yang tidak dapat ditolak, Jika itu berupa makanan misalnya, biasanya dapat difoto makanan tersebut lalu dapat dilaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian dan KPK. Makanan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan,” tambah Chatarina.

Menurut Inspektur Jenderal, budaya ini belum bisa lepas karena terkait dengan budaya memberi yang merupakan budaya ketimuran. Namun kita harus mulai untuk tertib menolak dan melaporkannya jika menerima. “Kita harus konsisten dan konsekuen, pertama pasti berat karena ini hal yang melawan arus, namun pelan tapi pasti kita pasti akan bisa menghilangkannya demi layanan kepada masyarakat yang lebih baik dan efisien,” tutupnya.