Tahun Depan, Pemda Berwenang Tentukan Izin Pembelajaran Tatap Muka


      Jakarta (Itjen Kemendikbud) – Terkait kebutuhan pembelajaran peserta didik yang semakin mendesak dan hasil dari evaluasi implementasi kebijakan pembelajaran di masa pandemi, maka pemerintah mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran (TA) 2020/2021 pada kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020).
SKB tersebut menghasilkan keputusan, peta zonasi risiko dari satuan tugas (Satgas) COVID-19 tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka dan memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah (Pemda) dalam menentukan pemberian izin tersebut. Pemberian izin dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang belaku mulai semester genap TA 2020/2021 (Januari 2021).
       Pemberian izin tersebut tergantung pada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan kepala daerah berdasarkan evaluasi dan kesiapan sekolah masing-masing. Selain itu, harus berdasarkan keputusan perizinan dari tiga pihak, yaitu Pemda, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua (komite sekolah). Jika ketiga pihak setuju maka sekolah boleh melaksanakan tatap muka.
“Kalau pun sekolahnya dibuka, harus saya tekankan lagi bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang sekolah melakukan tatap muka. Jadi, hak terakhir dari siswa individu masih ada di orang tua. Pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, namun tidak diwajibkan,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
       Dua prinsip dasar dari kebijakan ini adalah kesehatan dan keselamatan seluruh elemen yang terlibat serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikologis mereka. Mendikbud mengatakan, “Dampak negatif yang terjadi pada anak suatu hal yang nyata dan bisa sekali. Kalau terus menerus dilaksanakan, bisa menjadi suatu risiko yang permanen.” Ia juga menjelaskan risiko tersebut dibagi tiga bagian besar, yaitu ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang, dan tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga.
        Pemerintah pusat terus mendapatkan berbagai macam permintaan dari banyak kepala daerah maupun kepala dinas. Walaupun zona ditentukan per kabupaten, ada banyak kecamatan dan/atau desa/kelurahan yang menurut evaluasi relatif aman dan sulit melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). “Pemerintah daerah paling mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerahnya sendiri. Kondisi dan kebutuhan dari setiap kecamatan, desa/kelurahan, bisa sangat bervariasi satu dengan lainnya. Bisa di dalam kotanya ada kasus infeksi yang sangat berat tapi bisa juga ada desa atau area kecil yang tidak terdampak,” jelas Mendikbud.
Mendikbud mengutarakan, pengambilan kebijakan ini sudah melalui pertimbangan yang holistik dan selaras dengan pengambilan kebijakan pada sektor lain agar sistem pendidikan tetap konsisten dengan sektor lain.
“Masih akan memakan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan ceklisnya dan juga perizinannya itu akan ada proses dan ada jeda waktu. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang untuk memasuki dan berlatih melakukan new normal ini, saya rasa loss of learning dan risiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen. Itu suatu risiko yang kita harus tangani segera,” tutup Mendikbud. (ATR)