Wamenkeu Mardiasmo: Pemerintah Kurangi Beban Pajak Untuk Rakyat


Depok (Itjen Kemendikbud) - Agar rakyat tidak sedikit-sedikit terkena pajak, pemerintah akan mengurangi sejumlah pajak, di antaranya perusahaan-perusahaan mikro, sehingga desa industri UMKM bisa berkembang.

Hal itu dikemukakan Wamenkeu Mardiasmo dalam sidang Pleno 2 Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan Pusdiklat Kemendikbud Sawangan Depok Selasa (12/02). Disaksikan kurang lebih 1.240 peserta sidang, Mardiasmo menegaskan bahwa perusahaan mikro yang pajaknya 0-5 persen akan dihapuskan.

Begitu juga soal dana bantuan untuk bencana alam, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk sekolah di sekitar daerah bencana, sehingga tetap berfungsi dengan baik. Hal ini mengingat bahwa banyak wilayah Indonesia yang rawan longsor dan banjir.
Disokong oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti asuransi sosial, kata Mardiasmo barang barang sekolah dicoba diasuransikan melalui APBD yang ada. Karenanya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak perlu khawatir karena telah ditanggung perusahaan asuransi.
Mengenai skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, meski dibangun masyarakat swasta, kata Mardiasmo anggarannya dijamin pemerintah. Keterlibatan pihak swasta dalam skema ini agar mampu mendorong terwujudnya tata kelola pelaksanaan proyek yang baik, efektif dan efisien.

Untuk DAU tambahan atau Dana Alokasi Umum untuk kelurahan, tahun 2019 ini akan diberikan awal  anggaran sebanyak Rp 4 triliun. Mardiasmo juga menambahkan bahwa DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. (ULF)