(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim juga menjelaskan ihwal Program Merdeka Belajar Episode ke-8: SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) yang diluncurkan  2021 lalu. Program SMK PK mendukung kerja sama dari SMK dan industri dengan bentuk pemadanan. Pada 2022 program SMK PK berhasil  meningkatkan jangkauan sebanyak 9,18 persen dari tahun sebelumnya, sehingga total jangkauan menjadi 27,7 persen dari total siswa SMK di Indonesia. Keberhasilan terlihat pula dari 1.401 SMK PK yang tersebar di 34 Provinsi dan telah menjangkau 365 kabupaten/kota.

“Tahun 2023, secara akumulatif akan dikembangkan SMK PK yang diproyeksikan mencakup 30,50 persen dari total siswa SMK di Indonesia di sekitar 1.551 SMK PK, dan di tahun 2024 target kami mencapai 41 persen. Kemendikbudristek memprioritaskan SMK PK berdasarkan seberapa besar jumlah muridnya, dan ini cara kami melihat bahwa resource kita digunakan secara efektif untuk membantu masyarakat,” imbuh Mendikbudristek.

Ada beberapa kontribusi dari dunia industri untuk kemajuan program ini. Salah satunya  adalah PT. Panasonic Manufacturing Indonesia (Panasonic) memberikan skema pemadanan dana (SPD) pada 20 SMK PK dengan total investasi sebesar Rp7,2 M untuk memperkuat pool talenta tenaga kerja.  Perusahaan lain yaitu PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) memberikan total investasi Rp 5 M untuk SMK PK Wisudha Karya Kudus dalam rangka mengembangkan KK Mekatronika.

“Selain itu, industri juga memberikan dukungan lebih untuk mengembangkan SMK, contohnya PT Astra Internasional Tbk. (Astra Internasional) yang melibatkan anak perusahaannya. Revitalisasi SMK (SMKS PGRI 2 Ponorogo dan SMKS Muhammadiyah 1 Kepanjen) tidak hanya pada kompetensi keahlian yang menjadi Pusat Keunggulan, melainkan juga pada kompetensi keahlian lain di SMK yang sama,” tutur Mendikbudristek.

Mendikbudristek melanjutkan, SMK PK yang dipilih oleh industri akan dikurasi hingga didapat SMK yang ditetapkan mendapat SPD. Sebanyak 349 industri ditetapkan menjadi mitra SPD, dan total komitmen invetasi industri mencapai Rp439,25 M.

“Tahun ini, 557 SMK telah dikurasi, 527 industri yang nilai investasinya telah dikurasi, dan nilai hasil kurasi per 27 Maret mencapai Rp403 M. Ini adalah investasi yang dilakukan industri,” ujar Mendikbudristek.

Program vokasi Kemendikbudristek tidak berhenti di situ saja. Tahun 2022, Kemendikbudristek meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-11: Kampus Merdeka Vokasi. Salah satu kegiatan unggulan dalam kebijakan itu adalah program Competitive Fund Vokasi yang telah menjaring 519 mitra di tahun 2022. Tahun 2022, lanjut Menteri Nadiem,  652 proposal yang diajukan, sebanyak 172 yang disetujui dengan melibatkan 167 Perguruan Tinggi Vokasi, 3.451 dosen, dan 503 mitra dengan pembiayaan mencapai Rp133,01 M. Dampak positif dari Program Matching Fund kampus Vokasi salah satunya terlihat dari adanya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Apresiasi hadir dari anggota Komisi X DPR RI atas program-program vokasi yang sudah dijalankan Kemendikbudristek.  Salah satunya dari Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur I. Andreas mengungkapkan, minat masyarakat pada SMK meningkat, tidak seperti sebelum-sebelumnya. “Luar biasa, minat anak-anak muda dan orang tua menyekolahkan anaknya ke SMK jauh lebih banyak dibanding ke SMA, dan ini menunjukkan perkembangan yang baik di SMK,” terang Andreas.

Fahmi Alaydroes, Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Barat V juga mengamini pernyataan Andreas. Menurut Fahmi, SMK PK identik dengan Sekolah Penggerak karena memberikan dampak baik bagi sekolah lain. “Semoga SMK reguler lainnya juga segera terdorong untuk menjadi SMK PK sehingga akan lebih banyak lagi peserta didik yang menerima dampak positifnya,” harap Fahmi.