Berita

Dirjen Diktiristek Tegaskan UKT Harus Berkeadilan, Mahasiswa Baru Diberi Hak Peninjauan

Dirjen Diktiristek Tegaskan UKT Harus Berkeadilan, Mahasiswa Baru Diberi Hak Peninjauan

Penulis: Romanti

(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc., menegaskan pentingnya prinsip keadilan dan inklusivitas dalam penentuan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Hal ini disampaikan seusai rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dalam penjelasannya, Dirjen Haris menepis anggapan bahwa seluruh UKT mahasiswa mengalami kenaikan. “UKT yang ditetapkan tidak berlaku untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, melainkan untuk mahasiswa baru,” jelasnya. Menurut data, hanya 3,7% mahasiswa baru yang masuk kelompok UKT tertinggi, sedangkan 29,2% berada di kelompok UKT rendah, melampaui mandat UU Pendidikan Tinggi yang mengatur minimal 20% mahasiswa harus berasal dari kelompok ekonomi rendah.

Dirjen Haris juga menyoroti hak mahasiswa baru untuk mengajukan peninjauan ulang UKT jika merasa keberatan. “Mahasiswa dapat mengajukan peninjauan ulang berdasarkan perubahan kemampuan ekonomi atau ketidaksesuaian penetapan dengan kondisi ekonomi sebenarnya,” ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 17 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024, PTN dan PTN-BH wajib memfasilitasi peninjauan ulang UKT dengan adil dan transparan. Keluhan mahasiswa yang belum terselesaikan dapat dilaporkan melalui situs kemdikbud.lapor.go.id untuk ditindaklanjuti oleh Ditjen Diktiristek.

Dirjen Haris mencontohkan Universitas Riau (Unri) yang telah membuka kesempatan bagi mahasiswa baru untuk mengusulkan peninjauan ulang UKT. Dari 50 mahasiswa baru, 46 mengajukan peninjauan ulang dan 38 berhasil mendapatkan penurunan kelompok UKT.

Ditjen Diktiristek terus mendorong pemimpin PTN dan PTNBH untuk memprioritaskan asas berkeadilan dan inklusivitas, memastikan mahasiswa kurang mampu ditempatkan pada kelompok UKT 1 dan 2 dengan biaya terjangkau. “Pengaturan ini memastikan bahwa PTN dan PTNBH tetap inklusif, memberi kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” tegas Dirjen Haris.