Unicamp Preloader
Berita

Enam Fokus Kebijakan dan Program Prioritas Kemendikbudristek Untuk DIPA 2023

Enam Fokus Kebijakan dan Program Prioritas Kemendikbudristek Untuk DIPA 2023

Penulis: Romanti

(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Enam kebijakan menjadi fokus dalam penggunaan anggaran tahun 2023, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi. Ke enam fokus tersebut disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pidato Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12).

Presiden Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12). (Foto: BPMI Setpres).

Presiden melanjutkan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan. “Oleh karena itu, saya minta seluruh K/L dan Pemda untuk mengendalikan serta mengikuti secara detail belanja yang ada. Jangan sampai terjebak rutinitas, serta perbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” jelas Presiden.

Terkait kondisi ekonomi global yang sedang tidak berada pada posisi yang normal, Presiden berharap semua pihak memiliki sense of crisis. “Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi tanpa kita prediksi, tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap. Bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan,” tegas Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut APBN diprioritaskan dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mampu melindungi perekonomian masyarakat.  Dengan adanya kenaikan inflasi global yang menimbulkan ancaman tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan di tahun 2023. “Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai resiko tersebut,” ujar Menkeu.

Dijelaskan Menkeu, belanja negara yang disepakati dalam APBN tahun 2023 adalah sebesar Rp3.061,2 triliun dengan alokasi melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.463 triliun.

Untuk tahun 2023, Menkeu berharap kepada seluruh K/L dan Pemda sudah bisa menyiapkan pelaksanaan anggaran secara dini. “Dengan demikian APBN pada awal tahun dapat langsung dilaksanakan dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengurangi resiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim menjelaskan postur anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023 sebesar Rp80,22 triliun.

“Komponen terbesar alokasi anggaran tahun 2023 adalah pada pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam tunjangan dan bantuan untuk memastikan akses pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, aneka tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain,” jelas Menteri Nadiem.

Menteri Nadiem melanjutkan, untuk program Merdeka Belajar, dialokasikan sebesar Rp4,57 triliun, untuk berbagai macam pengembangan program prioritas, antara lain Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak yang akan menghadirkan pengawas sekolah dan kepala sekolah masa depan. Serta pendampingan Kepala Sekolah Penggerak di berbagai daerah, khususnya 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sehingga dapat menjadi sekolah yang lebih merdeka dan memberi pengimbasan bagi sekolah di sekitarnya.

Selain itu juga pemanfaatan anggaran sebagian difokuskan untuk melanjutkan program penguatan literasi, pencegahan dan penanganan tiga dosa pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Serta untuk penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) Museum. Selain itu untuk program digitalisasi pendidikan, platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah juga akan terus ditingkatkan pada tahun 2023.

“Hal ini untuk memastikan bahwa semua guru punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” pungkas Mendikbudristek.