(Jakarta, Itjen Kemedikbudristek) – Sejak pagi hari, Hotel Sheraton, Gandaria City, Jakarta Selatan sudah dipenuhi oleh antusias peserta rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada Selasa (03/10/2023). Tidak kurang dari lima ratus Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) baik dari kasatgas/sekretaris dan anggota unsur mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi hadir memeriahkan acara. Rakornas ini hadir guna menekankan peran penting Satgas PPKS untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, kondusif, dan merdeka dari kekerasan seksual.

Kekerasan di perguruan tinggi memerlukan perhatian yang serius, sejalan dengan arahan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Masalah ini tidak hanya merusak lingkungan belajar yang aman dan kondusif, tetapi juga melanggar hak asasi manusia dan mengganggu perkembangan individu. Oleh karena itu, kegiatan Rakornas juga diharapkan mempunyai andil dalam menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan yang dihadapi oleh satgas PPKS dan untuk memastikan konsistensi serta kesesuaian agar manfaat baik yang diharapkan regulasi dapat terwujud.

Tepat pukul 09.45 WIB, pewara membuka acara tersebut, dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta kegiatan sebagai bentuk penghormatan pada negara. Purwaniati Nugraheni, ketua panitia, dengan sukacita memberikan sekapur sirih dan memimpin doa untuk mengawali acara Rakornas ini. Dalam laporannya, Purwaniati berharap acara Rakornas ini bisa menjadi salah satu langkah baik untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Menariknya, terdapat sesi diskusi bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim dan Inspektur Jenderal (Irjen), Chatarina Muliana yang dimoderatori oleh Inspektur IV, Subiyantoro. Dalam diskusi luar biasa ini, satgas dari berbagai perguruan tinggi membagikan praktik baiknya sebagai Satgas PPKS di tiap-tiap perguruan tinggi. Mulai dari bagaimana mereka menangani laporan, bagaimana mereka meyakinkan kinerja mereka, dan pembahasan lainnya mengenai tantangan-tantangan dalam menangani PPKS. Melihat semangat juang dari tim Satgas PPKS ini, Nadiem pun mengapresiasi besar kinerja Satgas PPKS. Bahkan, topik ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia di mata dunia. “Saat saya berbicara dengan menteri-menteri pendidikan dari negara lain, topik PPKS ini menjadi satu topik utama yang mengubah persepsi mereka terhadap Indonesia sebagai negara modern-progresif yang benar-benar melindungi masyarakatnya,” jelasnya.

Chatarina, yang juga sebagai ketua Kelompok Kerja (kapokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan membagikan pengalamannya sebagai kapokja dalam menghadapi tantangan penanganan PPKS. “Pokja ini juga sesuatu yang baru bagi Itjen. Saya juga akan berusaha terus mengembangkan kapasitas diri dengan melibatkan para ahli untuk memperkuat persepsi dan pemulihan,” ungkapnya. Inspektorat Jenderal (Itjen) menyadari kewajibannya untuk terus mengawal satgas yang memiliki hambatan. Oleh karena itu, Chatarina menghimbau satgas untuk menyampaikan seluruh laporan penanganan yang dilakukan satgas kepada Itjen Kemendikbudristek.

Bagi tim satgas, tantangan luar biasa yang mereka hadapi ialah dukungan penuh dari perguruan tinggi. Kasus yang perlu mereka selesaikan tidak hanya selesai sampai tertangkapnya pelaku. Sebab, kelompok-kelompok pendukung pelaku bisa saja melakukan perundungan terhadap korban sehingga perlu penanganan berkelanjutan hingga pulih baik secara fisik maupun psikis. Belum lagi tantangan satgas yang masih minim kepercayaan dari korban. Annisa Nur Fitriani, salah satu satgas anggota unsur mahasiswa dari Universitas Madako Toli-toli, Sulawesi Tengah, mempertanyakan bagaimana cara agar teman-teman mahasiswa tidak takut melaporkan kekerasan seksual yang dialami. “Bagaimana cara agar kami (anggota satgas) untuk bisa mereka percayai dan melaporkan permasalahan mereka?” tanyanya. 

Chatarina menyarankan perlunya pembuktian nyata agar bisa dipercaya. “Dikenal dulu oleh mereka, bahwa satgas itu ada. Sehingga sosialisasi mengenai satgas harus dilakukan secara berkala,” jelasnya. Mekanisme yang jelas dan penyelesaian kasus yang cepat dan tepat pasti akan menambah kepercayaan untuk melapor.

Tantangan lain dari satgas adalah ketika diinterupsi oleh pihak lain bagaimana kalau ternyata laporan yang diterima adalah palsu. Nadiem menjelaskan dengan analogi, risiko yang dihadapi akan lebih besar ketika satgas tidak mempercayai laporan korban dibandingkan risiko yang dihadapi ketika laporan yang ditindaklanjuti ternyata palsu. Oleh karena itu, Nadiem mengajak satgas untuk tetap percaya pada pelapor terlebih dahulu.

Tidak hanya diskusi bersama Menteri dan Inspektur Jenderal, setelah sesi tersebut, satgas dibagi menjadi dua kelas, yaitu dosen dan mahasiswa untuk saling berbincang bersama menemukan solusi terbaik untuk praktik baik yang bisa dilakukan tim satgas di perguruan tinggi masing-masing. Dalam diskusi ini, ternyata masih banyak tantangan lain yang ditemukan. Mulai dari pimpinan perguruan tinggi yang belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap Satgas PPKS di perguruan tinggi masing-masing, seperti dukungan dalam bentuk infrastruktur yang memadai, dana/insentif baik secara poin ataupun koin, aturan kebijakan yang jelas, dan/atau pelatihan bagi satgas. Luar biasanya, sudah ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki praktik baik dan secara sukarela membagikannya kepada teman-teman satgas dari perguruan tinggi lain sebagai hasil rekomendasi bersama.

Acara ini ditutup oleh Julians Andarsa, Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan, yang juga penanggung jawab teknis acara Rakornas ini. Sebelum membubarkan diri, para peserta juga menyempatkan diri untuk mengabadikan momen luar biasa melalui photobooth dan videobooth yang menambah kemeriahan acara.