(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus menggalang kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan angka melek aksara dan literasi di seluruh Indonesia. Menjelang peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2024, upaya kolaboratif ini diharapkan mempercepat pemberantasan buta aksara melalui program yang tepat sasaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK), Aswin Wihdiyanto, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pendataan serta intervensi yang efektif untuk menangani persoalan tunaaksara. Dalam webinar bertajuk “Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Literasi pada Pendidikan Khusus dan Kesetaraan”, Aswin menjelaskan bahwa validasi data adalah kunci dalam upaya intervensi yang berhasil.

“Kolaborasi dengan pemda dan masyarakat sangat diperlukan untuk pendataan yang akurat mengenai warga tunaaksara, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tepat dan efektif,” ujar Aswin.

Kemendikbudristek juga telah menyiapkan program pendidikan khusus yang menargetkan penuntasan buta aksara, termasuk memberikan bantuan keaksaraan dasar kepada 25.000 peserta didik serta keaksaraan lanjutan untuk 600 peserta didik sepanjang tahun 2024.

Guru SLB Negeri Cicendo, Ernisa Supiah, dalam webinar yang sama, membagikan strategi sekolahnya dalam meningkatkan literasi siswa. Berdasarkan hasil Rapor Pendidikan 2023, terdapat kebutuhan mendesak untuk peningkatan literasi di sekolah khusus (SLB), dan SLB Cicendo telah menerapkan sistem pembelajaran yang dimulai dari percakapan, visualisasi, hingga literasi formal.

Di daerah, inisiatif pengentasan tunaaksara juga berkembang. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Kabupaten Dompu, NTB, Muhamad Sadik, menjelaskan bahwa pemerintah daerah setempat berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mempercepat pemberantasan buta aksara melalui pendekatan berbasis industri.

Inisiatif serupa juga muncul di Kabupaten Lombok Barat, di mana Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Aksara menjalankan Program Selaras untuk mempercepat akselerasi literasi, sejalan dengan penerapan Kurikulum Merdeka.

Program pemberantasan tunaaksara ini juga mencakup implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Kesetaraan, dengan penekanan pada penguatan kompetensi literasi, numerasi, dan pendidikan kecakapan hidup.