Berita

Mendikbudristek: Laporan Hasil Pengawasan BPKP Menjadi Bahan Evaluasi Kemendikbudristek

Mendikbudristek: Laporan Hasil Pengawasan BPKP Menjadi Bahan Evaluasi Kemendikbudristek

Penulis: Romanti
Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam penyerahan Laporan Pengawasan Pendidikan 2022 secara simbolis di Gedung A Kemendikbudristek, Selasa (14/02/2023). (Foto: Ikram A. Sia)

(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Penyampaian laporan hasil pengawasan merupakan agenda penting bagi kementerian atau lembaga yang diawasi, agar dapat mengevaluasi bersama hasil pengawasan sehingga didapat perbaikan untuk kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap instansi pemerintah, menyampaikan hasil pengawasan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022 di Graha Utama Gedung A kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Selasa (14/02/2023).

 

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam sambutannya menyampaikan,  “Perubahan zaman yang sangat cepat dan tantangan yang semakin beragam menuntut dunia pendidikan harus bertransformasi. Jika masih memakai cara-cara yang lama dalam proses belajar mengajar, anak-anak kita tidak akan mampu mengikuti tantangan di masa kini dan masa depan. Oleh karena itulah, melalui gerakan Merdeka Belajar yang sudah berjalan di tahun ke tiga, kami terus melakukan transformasi radikal. Setiap keputusan yang kami buat selalu melibatkan banyak pihak. Keberhasilan pelaksanaan Merdeka Belajar, adalah hasil gotong-royong banyak pihak, kementerian dan lembaga lain, termasuk BPKP, terutama dalam pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan bertanggung-jawab,” ujar Menteri Nadiem.

 

Menteri Nadiem dalam kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih atas laporan pengawasan pendidikan tahun 2022 dari BPKP. Laporan ini, lanjutnya, akan dijadikan bahan evaluasi, dalam menyusun langkah-langkah kerja ke depan, khususnya dalam penyelesaian masalah yang mendesak dituntaskan oleh Kemendikbudristek.

 

“Dalam Laporan Hasil Pengawasan 2022, kami menyadari ada beberapa poin yang perlu kami perbaiki pelaksanaannya ke depan, dan kami berterima kasih atas itu. Kami berkomitmen untuk mengingat rekomendasi yang diberikan, sebagai langkah perbaikan kami ke depan. Dan selain itu kami juga memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya, untuk memastikan pendidikan berkualitas dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Menteri Nadiem.

 

Menteri Nadiem mengakhiri sambutannya dengan menyampaikan keyakinannya bahwa melalui pengawalan dari BPKP, kualitas pendidikan Indonesiaakan lebih terasa. “Para pelajar, mahasiswa, dapat dengan lebih luas mengembangkan potensinya, sehingga lahir generasi pemuda Pancasila yang akan meneruskan perwujudan cita-cita bangsa.  Untuk itu, bersamaan dengan saya menerima laporan ini, kami menemukan jalan untuk melakukan penyempurnaan kinerja kami dan terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan terus serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar,” pungkas Menteri Nadiem.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan tujuan dari pengawalan program pemerintah oleh lembaga yang ia pimpin. “Ini memang upaya kita bersama dalam mengawal kualitas Sumber Daya Manusia. Banyak program prioritas pemerintah, termasuk program Pak Menteri yang bisa kami berikan arahan atau masukan agar dapat dapat diperbaiki di masa mendatang,” ujarnya.

 

Kepala BPKP juga menyampaikan pentingnya SDM untuk pendidikan dan kemajuan Indonesia. “Dan menurut kami sangat penting Sumber Daya Manusia menjadi faktor kunci dalam persaingan global. Salah satu fokus pengawalan kami di bidang pendidikan mencakup kualitas pendidikan, kualitas dan kuantitas pengembangan guru, dan penguatan inovasi,” urainya.

 

Pengawasan BPKP terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara adalah amanat Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

 

Inti laporan yang diserahkan terdiri dari empat bahasan utama, yaitu: 1. Kualitas Mutu Pendidikan di Indonesia; 2. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Guru; 3. Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan 4. Optimalisasi Bantuan Pendidikan.

 

Di awal acara, dilakukan penyerahan secara simbolis laporan dari Kepala BPKP kepada Mendikbudristek. Hadir dalam acara mendampingi Mendikbudristek, segenap pejabat eselon I Kemendikbudristek, dan pejabat eselon II dari Itjen Kemendikbudristek. Dari pihak BPKP, Kepala BPKP didampingi oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.