Artikel

Mengapa Gratifikasi Dilarang dan Dianggap Korupsi

Mengapa Gratifikasi Dilarang dan Dianggap Korupsi

Penulis: Romanti

Gratifikasi adalah bahaya laten yang mungkin tidak terlihat pada awalnya, tetapi perlahan-lahan menggerus integritas individu. Meskipun tidak secara langsung dilarang, gratifikasi perlu dikendalikan karena dapat berkembang menjadi korupsi. Indonesia telah mengatur gratifikasi dalam undang-undang dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menerima gratifikasi tanpa melaporkannya bisa berujung pada hukuman yang serius, seperti penjara seumur hidup.

Konflik Kepentingan dan Integritas

Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menghasilkan konflik kepentingan yang merusak integritas mereka dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber, birokrat seharusnya memisahkan diri antara kepentingan pribadi dan tugas sebagai abdi negara. Menerima gratifikasi untuk keuntungan pribadi melanggar prinsip ini.

Penerimaan Gratifikasi: Tidak Benar-Benar ‘Gratis’

Meskipun terkadang hadiah dan gratifikasi tampak tidak bersyarat, pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, penerimaan tersebut seringkali dipandang sebagai bentuk korupsi. Sebagaimana dicatat oleh Professor Adam Graycar, pemberian hadiah atau gratifikasi kepada mereka memiliki sifat yang sama dengan korupsi, memicu rasa berutang budi dan kewajiban untuk membalasnya.

Dampak Buruk Gratifikasi yang Terselubung

Gratifikasi tidak selalu muncul dalam bentuk yang terang-terangan. Bahkan hadiah-hadiah kecil dapat berdampak besar, merusak reputasi pemerintah dan mengurangi kinerja pegawai. Di Indonesia, gratifikasi seringkali disamarkan dalam bentuk hadiah ulang tahun, pernikahan, atau uang duka cita, yang kemudian dapat menggerus integritas penerima.

Akar dari Korupsi

Gratifikasi dianggap sebagai akar dari korupsi. Penerima gratifikasi yang integritasnya lemah dapat terjerumus ke dalam praktik pemerasan dan suap. Selain itu, gratifikasi dapat menyebabkan konflik kepentingan dan, pada akhirnya, dianggap sebagai bentuk korupsi jika melanggar tugas dan kewajiban pegawai.

Pentingnya Pelaporan dan Transparansi

Langkah penting untuk mencegah dampak buruk korupsi adalah keterbukaan dan transparansi terhadap pemberian hadiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara seharusnya waspada terhadap penerimaan pemberian, baik besar maupun kecil, dan melaporkannya jika dirasa mencurigakan. Proses pelaporan ini dapat membantu dalam mencegah praktek korupsi yang merusak integritas dan pelayanan publik.

 

Gratifikasi, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung, memiliki dampak yang serius pada integritas dan kinerja institusi. Penting bagi semua pihak, terutama pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk memahami risiko dan konsekuensi penerimaan gratifikasi, serta untuk memastikan ketaatan terhadap hukum dan prinsip integritas dalam melaksanakan tugas publik.