(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) optimistis dapat mencapai target merekrut 1 juta guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) dalam waktu dekat. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi masalah status dan kesejahteraan guru honorer yang telah berlangsung sejak 2019. Program seleksi guru ASN PPPK, yang dimulai pada 2021, menjadi fokus utama dan berhasil meningkatkan pencapaian.

Dalam webinar “Praktik Baik Pengangkatan Guru Honorer menjadi ASN PPPK” Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, menyampaikan bahwa sejak 2021, sebanyak 544.000 guru honorer telah diangkat menjadi guru ASN PPPK. Proses seleksi yang masih berlangsung pada 2023 diharapkan akan menambah 296.000 guru ASN PPPK baru. Dengan demikian, jumlah guru yang diangkat menjadi ASN PPPK diperkirakan akan mencapai lebih dari 800 ribu orang.

“Saat ini kami  berupaya agar kelas dan mata pelajaran di sekolah negeri diajar oleh guru ASN. Diharapkan hingga nanti tahun 2024, kita dapat mengangkat 1 juta guru honorer itu menjadi ASN semua,” ujar Dirjen Nunuk Suryani dalam webinar pada Kamis (9/11/2023).

Kemendikbudristek memiliki visi untuk menjadikan profesi guru sebagai profesi terhormat dan bermartabat. Untuk mencapai tujuan ini, mereka melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta bekerja sama dengan Panselnas untuk merumuskan kebijakan seleksi setiap tahun. Selain itu, Kemendikbudristek aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi kebijakan dan pengusulan formasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Ngadu Ndamu, menyampaikan bahwa daerahnya telah berhasil mengangkat 1.230 guru ASN PPPK, dengan upaya maksimal dalam mensosialisasikan persyaratan dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“Beberapa upaya yang dilakukan sebagai pemerintah daerah untuk pengangkatan guru honorer, diantaranya melakukan sosialisasi kepada guru tersebut tentang kelengkapan atau persyaratan menjadi guru ASN PPPK, serta memperjuangkan kesejahteraan guru honorer khususnya yang sudah mengabdi selama puluhan tahun,” kata Umbu.

Pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK dianggap sebagai terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Guru yang mengalami perubahan status ini mendapatkan jaminan kesejahteraan ekonomi, termasuk gaji dan tunjangan profesi. Hal ini membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti program peningkatan kompetensi dan sertifikasi.

Guru ASN PPPK yang hadir dalam webinar, seperti Yulius Edison Dara dari SMP Negeri Nuba Arat, Sikka, NTT, menyatakan bahwa program ini memberikan dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan status dan kesejahteraan ekonomi. Dengan meningkatnya ekonomi guru, semangat mengajar pun meningkat, memberikan dampak positif pada kualitas pembelajaran di kelas. Avisa Apvif Kusuma, guru ASN PPPK 2021 dari SDN 3 Tekad Tanggamus, Lampung, juga merasakan peningkatan status dan kesejahteraan ekonomi serta rasa aman dalam menjalani karier setelah menjadi ASN PPPK. Sebagai tips, mereka menyarankan para calon ASN PPPK untuk memastikan kelengkapan dokumen, mencari informasi, mempersiapkan diri secara mendalam, berdiskusi dengan rekan-rekan, mencari referensi yang relevan, dan tetap berdoa agar berhasil dalam proses rekrutmen.