(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyoroti peran krusial dari Perencanaan Berbasis Data (PBD) dalam mengarahkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih terarah, efektif, dan berkesinambungan. Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, mengarahkan Dinas Pendidikan untuk menggunakan data-data yang tersedia dalam platform Rapor Pendidikan guna merancang anggaran pendidikan yang lebih efisien, transparan, dan konkret.

Dalam webinar “Silaturahmi Merdeka Belajar” dengan tema “Perencanaan Berbasis Data Wujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan Berkesinambungan” pada Kamis (14/9/2023), Jihad menjelaskan bahwa Perencanaan Berbasis Data merupakan pendekatan yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dari Rapor Pendidikan, yang menjadi dasar untuk menentukan prioritas dalam upaya perbaikan atau pengembangan pendidikan di berbagai daerah.

Salah satu sumber data yang digunakan dalam Perencanaan Berbasis Data adalah hasil Asesmen Nasional yang berlangsung selama tiga tahun terakhir. Platform Rapor Pendidikan menyediakan data dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB. Rapor Pendidikan digunakan oleh satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk mengidentifikasi pencapaian serta akar masalah pendidikan. Melalui analisis data yang diperoleh dari Rapor Pendidikan, permasalahan yang muncul dan tren yang memengaruhi prestasi siswa dapat diidentifikasi secara lebih efektif.

Jihad menekankan bahwa informasi yang diperoleh dari Perencanaan Berbasis Data memberikan dasar yang kuat bagi guru, sekolah, atau pemerintah daerah untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dalam merancang program pendidikan dan alokasi sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, tujuan pendidikan yang lebih baik dapat dicapai melalui upaya yang lebih terarah dan efisien.

Selain meningkatkan kualitas pendidikan, penerapan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data di tingkat daerah juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem pendidikan. Ini memberikan dasar yang lebih kokoh untuk pengambilan keputusan berkelanjutan dalam upaya peningkatan pendidikan di tingkat daerah.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh sejumlah narasumber dari lintas kementerian yang terkait, seperti Muhammad Valiandra dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dian Putra dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan M Agus Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Kemendikbudristek telah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kemendagri, untuk memaksimalkan penggunaan Perencanaan Berbasis Data dari Rapor Pendidikan. Muhammad Valiandra menjelaskan bahwa Kemendagri berupaya untuk memastikan bahwa indikator prioritas terkait dengan standar pelayanan minimal dalam urusan pendidikan dapat tercapai.

Dalam hal alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk bidang pendidikan, Dian Putra menegaskan bahwa alokasi DAU mulai tahun 2023 ditentukan berdasarkan indeks capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperoleh dari Rapor Pendidikan. Data yang valid dan lengkap sangat penting untuk menghitung alokasi DAU yang digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.

Agus Nurdin, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, berbagi pengalaman tentang tantangan dan upaya dalam implementasi Perencanaan Berbasis Data di daerahnya. Dia menekankan pentingnya Rapor Pendidikan dalam membantu tugas dinas dan pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan penentuan prioritas kegiatan.

“Sebagai kabupaten baru di Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran memiliki banyak tantangan dalam pembangunan. Namun, Rapor Pendidikan membantu memudahkan tugas dinas dan pemerintah daerah dalam alokasi anggaran dan penentuan prioritas kegiatan,” ujar Agus

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, sekolah juga telah mengambil langkah-langkah konkret. Beberapa sekolah, misalnya, mewajibkan guru-gurunya untuk berpartisipasi dalam platform Merdeka Belajar sebagai kegiatan tambahan untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Selain itu, ada sekolah yang membuat terobosan dalam penggunaan dana BOS untuk meningkatkan nilai rapor mutu pendidikan.

Webinar ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mencapai target pendidikan yang diharapkan oleh pemerintah. Visi Indonesia emas di tahun 2045 membutuhkan transformasi sosial melalui pendidikan yang unggul. Kolaborasi antara dinas pendidikan, pemda, dan berbagai lembaga lainnya seperti Kemendagri, Kementerian Keuangan, Bappenas, BKAD, dan BAPPEDA sangat diperlukan untuk identifikasi masalah pendidikan yang tepat dan alokasi anggaran yang efisien.

Para narasumber berharap bahwa data dari Rapor Pendidikan akan menjadi dasar yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan pendidikan dan alokasi anggaran. Dalam mencapai tujuan perencanaan berbasis data yang lebih baik, peran serta semua pemangku kebijakan dan ekosistem pendidikan sangatlah penting. Semua langkah ini, dari penggunaan data hingga kerja sama lintas sektor, diharapkan dapat membawa Indonesia menuju perubahan signifikan dalam sektor pendidikan.