Berita

Perguruan Tinggi Harus Tetapkan UKT yang Adil dan Terjangkau

Perguruan Tinggi Harus Tetapkan UKT yang Adil dan Terjangkau

Penulis: Romanti
Plt. Sekretaris Ditjen Diktiristek, Tjitjik Srie Tjahjandarie, saat menggelar jumpa pers terkait UKT di Jakarta, Rabu (15/05/2024). (Foto: Humas Diktiristek).

(Jakarta, Itjen Kemendikbudristek) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong perguruan tinggi negeri untuk menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan bijak dan berdasarkan prinsip keadilan. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek), Tjitjik Srie Tjahjandarie, dalam jumpa pers di Gedung D, Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Rabu (15/05/2024).

Tjitjik menekankan pentingnya inklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan akademis tinggi. Untuk memastikan hal ini, pemerintah mewajibkan adanya dua kelompok UKT, yaitu UKT 1 sebesar lima ratus ribu rupiah dan UKT 2 sebesar satu juta rupiah, dengan proporsi minimum dua puluh persen dari total mahasiswa.

“Penetapan UKT harus menyertakan UKT 1 dan UKT 2 dengan proporsi minimal dua puluh persen, untuk menjamin akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu,” jelas Tjitjik.

Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam menetapkan kelompok UKT 3 dan seterusnya, namun tetap dibatasi agar tidak melebihi Biaya Kuliah Tunggal (BKT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sebagai acuan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diperbarui secara berkala. SSBOPT digunakan untuk menentukan alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan penetapan BKT.

Tjitjik menyebut bahwa intervensi pemerintah melalui BOPTN saat ini hanya mampu menutup sekitar tiga puluh persen dari biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan peran serta masyarakat melalui pendanaan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Selain itu, perguruan tinggi didorong untuk mengoptimalkan pengelolaan aset guna menambah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) non-UKT dan IPI.

Tjitjik juga menegaskan bahwa Ditjen Diktiristek terus berkoordinasi dengan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk memastikan penyesuaian UKT tetap sesuai dengan standar pembiayaan yang berlaku dan tidak melanggar aturan. Ia mengimbau PTN untuk aktif mensosialisasikan kebijakan UKT kepada para pemangku kepentingan.

“Penetapan UKT harus adil dan sesuai aturan. Kami terus bekerja sama dengan PTN agar penyesuaian UKT tidak melebihi batas yang ditetapkan dan tetap berkeadilan,” pungkas Tjitjik.