Pantau Implementasi MBKM, Kemendikbudristek dan Komisi X DPR Lakukan Kunjungan Kerja

Semarang, (Itjen Kemendikbudristek) – Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah berjalan beberapa waktu di sejumlah perguruan tinggi. Telah banyak capaian-capaian dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan MBKM. Untuk memantau capaian dan hambatan tersebut,  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memantau implementasi program MBKM) di sejumlah daerah melalui kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan. 

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Semarang, 12-14 November 2021. (Foto: Komisi X DPR RI)

Salah satu kota yang menjadi sasaran kunjungan kerja adalah Semarang. Di kota lumpia ini,  Kemendikbudristek dan panitia kerja MBKM Komisi X DPR diterima perwakilan sejumlah perguruan tinggi swasta di gedung Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, Jumat (12/11). Kunjungan kerja di Kota Semarang dipimpin oleh Agustina Wilujeng Pramestuti dari anggota Komisi X DPR, dan didampingi wakil dari Kemendikbudristek  yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Sesditjen Dikti Ristek) Paristiyanti Nurwardani. Tampak beberapa anggota Komisi X DPR lain turut mendampingi.

 Paristiyanti Nurwardani menjelaskan bahwa tujuan program MBKM adalah membuat pengalaman belajar yang relevan dan menyenangkan bagi mahasiswa dan dosen. “Secara sederhana kita ingin lebih banyak mahasiswa ke luar dari kampus, lebih banyak dosen keluar kampus mencari ilmu dan pengalaman. Lebih banyak praktisi ke kampus untuk mengajar,” ujar Sesditjen Dikti Ristek ini dalam dialog dengan sejumlah rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Semarang.

Paristiyanti melanjutkan, dalam implementasi MBKM tahun 2021 ini pasti ada kekurangan dan hambatan, oleh karena itu Kemendikbudristek berharap saran dan kritik dari para rektor untuk perbaikan MBKM di masa mendatang. “Dalam pelaksanaan MBKM tahun ini pasti ada sejumlah kekurangan dan hambatan, jadi masukan dari Bapak Ibu Rektor sangat kami harapkan. Bagi kami kritik itu vitamin untuk memperbaiki program yang sangat bagus ini,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut gembira bahwa PTS di Jawa Tengah antusias mengimplementasikan MBKM. Komisi X DPR mendukung program MBKM ini dan berharap perbaikan-perbaikan terus dilakukan agar sejumlah masalah yang muncul tahun ini tidak terulang di tahun-tahun mendatang.

Kunjungan kerja spesifik juga dilaksanakan di Kota Tangerang. Rombongan Komisi X DPR dan Kemendikbudristek bertemu sejumlah rektor PTS di Universitas Pelita Harapan (UPH). Dalam kunjungan kerja di UPH tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Syaifudian menjelaskan panitia kerja MBKM  membuat legislasi peraturan perundangan dan tidak kalah penting memantau implementasi MBKM di lapangan.

“Kami mengharapkan perguruan tinggi lainnya bisa memberikan kami masukan-masukan terkait MBKM. Kami intensif berdiskusi dengan mitra di Kemendikbudristek untuk meningkatkan SDM unggul dan salah satu konsep yang digulirkan adalah MBKM. Banyak hal yang menjadi turunan sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,” kata Hetifah.

Dalam dialog tersebut, Rektor UPH Jonathan L Parapak mengatakan pihaknya menyambut positif program MBKM. “Namun dalam implementasi MBKM perlu perbaikan yang tantangannya berat sekali, misalnya di dalam pendidikan kedokteran,” kata Jonathan. Tidak lupa Rektor UPH mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Layanan Dikti Kemendikbudristek yang mendukung dan mendampingi PTS mengimplementasikan MBKM.

Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Ahmad Amarullah mengadakan MBKM cukup menguras energi dan perhatian di PTS yang ia pimpin. “Hampir setiap saat menjadi perbincangkan kami. Dari sisi substansi dan urgensi MBKM memang harus didukung karena Mendikbudristek menjadikan lulusan perguruan tinggi siap berdaya saing, bahkan bisa berenang berbagai gaya di lautan global. Namun dalam penerapannya masih perlu dilengkapi dokumen pendukung dan instrumen lainnya,” kata Rektor UMT.

Ditulis oleh: Romanti

0 komentar

Mari berkomentar

Email anda tidak akan ditampilkan.