Kebijakan Antipenyuapan Itjen Kemdikbudristek

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Itjen Kemendikbudristek) sebagai salah instansi pemerintah yang berada di bawah Kemendikbudristek memiliki fungsi melakukan pengawasan intern terhadap semua unit kerja/satuan kerja di bawah kementerian ini. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar Lembaga menerapkan SMAP,   Itjen Kemendikbudristek selaku APIP juga memiliki komitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai standar SNI ISO 37001:2016 guna untuk meminimalkan Risiko Penyuapan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilakukan.

Para pejabat eselon di Itjen Kemendikbudristek saat peluncuran SMAP di Jakarta, Senin (13/09/2021). (Foto: Humas Itjen/Ikram)

Bentuk komitmen pengelolaan Risiko Penyuapan di lingkungan Itjen diatur dalam Tata Kelola Anti Penyuapan yang menetapkan prinsip dan aturan pencegahan penyuapan. Itjen menyusun strategi anti penyuapan yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan melakukan tindakan terhadap kejadian/suap yang dilakukan oleh pejabat dan staf di lingkungan Kemendikbudristek, serta tindakan evaluasi agar kejadian suap tidak ditiru/diikuti oleh pejabat/staf lain.

Tujuan dari pengelolaan risiko penyuapan ini adalah agar Itjen memiliki mekanisme yang dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa risiko penyuapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen Kemendikbudristek telah diidentifikasi, dikelola, dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara efektif dan konsisten oleh satuan tugas di Itjen dan oleh para penanggung jawab program/kegiatan.

Dalam menjalankan pengelolaan risiko penyuapan tersebut, Itjen Kemendikbudristek memiliki delapan ‘Kebijakan Anti Penyuapan’, yaitu:

  1. Menegakkan nilai-nilai dan kode etik oleh pimpinan dan seluruh pegawai disetiap aktivitas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Mematuhi semua ketentuan Peraturan perundang-undangan anti penyuapan;
  3. Mengimplementasikan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan;
  4. Mendorong dan memotivasi pimpinan dan pegawai serta stake holder agar peduli dan berperan serta dalam pelaksanaan komitmen anti penyuapan, tidak menerima dan/atau memberi segala bentuk gratifikasi, suap dan perbuatan fraud yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Tidak mentolerir penyuapan (NO Tolerance to Bribbery) disetiap aktivitas, termasuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan;
  6. Mensosialisasikan kepedulian Sistem Manajemen Anti Penyuapan, nilai-nilai dan etika secara berkelanjutan;
  7. Menetapkan tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk memastikan penerapan SMAP efektif dan efisien untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
  8. Mengenakan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyuapan dan pelanggaran lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedelapan Kebijakan Antipenyuapan di atas berfungsi sebagai kerangka kerja sasaran antipenyuapan untuk      diimplementasikan di lingkungan Itjen Kemendikbudristek dan stake holder, sehingga mendapatkan kesamaan pemahaman dan terus disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Itjen memiliki arah, batasan, serta ruang lingkup yang jelas dalam melaksanakan kegiatan antipenyuapan. Kebijakan ini juga yang akan menjadi bekal Itjen Kemendikbudristek dalam menyebarkan semangat antipenyuapan di seluruh satker Kemendikbudristek, yang pada akhirnya akan membuahkan hasil manis berupa sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016 bagi seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek.

Disarikan dari Pedoman SMAP Itjen Kemendikbudristek.

Ditulis oleh: Romanti

0 komentar

Mari berkomentar

Email anda tidak akan ditampilkan.