Gratifikasi = Tindak Pidana?

Mungkin kita tidak asing dengan kata gratifikasi yang sering kita temukan dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gratifikasi yang biasa kita persepsikan dengan pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, fasilitas penginapan, dan fasilitas lainnya. Hal tersebut sudah tertulis pada pasal 12B Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001.

Namun, apakah kalian tahu bahwa gratifikasi bisa menjadi salah satu tindak pidana korupsi? Pelanggaran atas gratifikasi dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman kurungan atau denda. Akan tetapi Undang – Undang ini memberikan jalan keluar atas penerimaan yang masuk kategori gratifikasi yaitu pelaporan atas gratifikasi selambat – lambatnya 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima.

Terdapat dalam surat Edaran Ketua KPK Nomor B.142/01-13/01/2013, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dijelaskan beberapa hal yaitu

1. Bilamana gratifikasi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi?

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B Ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:….”

Dari pernyataan pasal 12 B ayat (1) tersebut, maka bila penerimaan gratifikasi tersebut memenuhi unsur berhubungan dengan jabatannya dan menyebabkan penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut melakukan tindakan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, maka gratifikasi tersebut menjadi sebuah kejahatan korupsi yaitu pidana suap.

Namun Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

2. Siapa yang tidak diperbolehkan menerima gratifikasi yang mengarah pada suap?

Pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B Ayat (1) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada dua pihak yang tidak boleh menerima gratifikasi yang mengarah pada suap yaitu pegawai negeri dan penyelenggara negara.

Dalam hal ini pengertian Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah;

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah. Definisi ini antara lain mencakup pegawai pada BUMN/BUMD;

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sedangkan penyelenggara negara yang dimaksud dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bagaimana mengidentifikasi suatu pemberian merupakan gratifikasi bersifat negatif atau mengarah pada suap?

Bagi penyelenggara Negara atau pegawai negeri sipil, salah satu cara yang umum dapat digunakan dalam mengidentifikasi apakah suatu pemberian tersebut adalah gratifikasi yang negatif atau bahkan mengarah pada suap. Oleh karena itu apabila kita menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun langkah yang dapat kita ambil adalah dengan melakukan penilaian sebagai penerima, apakah yang kita terima ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan dan akan mempengaruhi keputusan atau independensi, diatur dalam kode etik, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua menilai dari sisi pemberi, kita wajib mengetahui alasan pemberi memberikan sesuatu tersebut kepada kita. Yang terakhir yaitu dari sudut pandang masyarakat, apakah pemberian ini adalah wajar, sebagai contoh: penerimaan atas jasa pelayanan (uang tip), masyarakat yang melihatnya akan mengatakan itu sebuah pungutan, yang berakibat pada diskriminasi pelayanan.

Tidak semua gratifikasi termasuk dalam pidana pelanggaran. Ada beberapa gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, hal tersebut tertera pada  Surat Edaran KPK Nomor B1341/01-13/03/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi terdapat bentuk penerimaan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, hal tersebut meliputi:

  1. Manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
  2. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
  3. Penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  4. Diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima gratifikasi.

Melalui ini  diharapkan akan menumbuhkan kesadaran tentang gratifikasi dan pelaporan atas gratifikasi. Sumber: Buku Saku Memahami Gratifikasi – UPG Itjen Kemdikbudristek

Ditulis oleh: Kintan Khairunissa, Romanti

0 komentar

Mari berkomentar

Email anda tidak akan ditampilkan.